JAKARTA – Satu organisasi olahraga Indonesia terancam pecah lagi. Kini Pengurus KONI Pusat tidak mengakui hasil Munas MI (Muaythai Indonesia) yang diadakan Desember 2021 di Subang Jawa Barat. Saat itu terpiilih kembali Dr. Sudirman sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI). Dampaknya, atlet MI tidak dikirim ke Asian Games, dan tidak dicantumkan ikut dalam PON 2024.
KONI Pusat menjanjikan, MI dapat ikut PON jika pimpinannya yang dipilih dalam Munas Subang akhir tahun 2021 diganti. Akibatnya sebagian besar Pengurus MI Provinsi se-Indonesia menjadi gerah. Mereka lebih mengutamakan MI ikut PON, sebab jika tidak ikut PON, MI di daerah tidak akan mendapat dana dari KONI masing-masing.
Selanjutnya, akibat tidak ada pengakuan tersebut, KONI Pusat mengambilalih kepemimpinan PB MI dengan membentuk caretaker. Pejabat Careteker inilah yang akan menyelenggarakan Munaslub tanggal 10 Agustus 2022 di Jakarta, guna memilih kemimpinan MI yang baru.
Lebih dari 2/3 Pengurus Provinsi MI mendukung keberadaan caretaker sebab menjanjikan MI akan ikut PON, sekaligus mencabut dukungan kepada Sudirman sebagai Ketua Umum yang mereka pernah pilih dalam Munas MI di Subang akhir tahun 2021.
Di balik itu, Dr. Sudirman membawa masalah tersebut ke proses hukum, sebab menganggap KONI Pusat semena-mena terhadap Cabor MI yang mereka dirikan belasan tahun lalu dengan susah payah. Sebagian kecil Pengprov mendukung usaha Sudirman, namun sebagian besar meninggalkannya dengan mendukung Munaslub yang akan diselenggarakan cereteker bentukan KONI Pusat.
Ketua Umum MI Banten Rony menjadi salah satu anggota caretaker tersebut mengatakan, kini proses persiapan pencalonan Ketua Umum MI yang baru sudah dimulai.
Sementara Ketua Umum MI Jabar Kang Selvi yang sebelumnya sebagai tuan ruman Munas MI Subang Jabar mengatakan, lebih dari 2/3 Pengurus MI di Indonesia memberikan dukungan kepada La Nyalla (Ketua DPD RI) – sebagai calon Ketua Umum MI yang baru dalam Munaslub Agustus 2022.
Di balik itu Ketua Umum MI pimpinan Sudirman dengan teamnya tetap melakukan lobi ke sejumlah pejabat dan memperkenalkan pengurus baru, serta merencanakan sejumlah kegiatan. Mereka merasa dizolimu oleh induk organisasinya yakni KONI, dengan alasan KONI dibentuk oleh kalangan Cabor sehingga KONI tidak berhak mencampuri urusan Cabor terlalu jauh.
Sebaliknya KONI merasa punyak hak mengatur Cabor anggota KONI, kalau dianggap melakukan pelanggaran-pelanggaran organisasi dan administrasi.
Belakangan ini, memang sejumlah cabor anggota KONI di Pusat pecah dan memiliki dua kepengurusan. Ada yang diakui KONI saja, namun ada juga yang diakui KOI (Komite Olahraga Indonesia) – yang bertugas mengirim atlet ke multi event internasional.
Ketua Umum MI Bali Made Nariana, yang dikontak dari Jakarta mengatakan, memang MI Bali mementingkan keikutsertakan atlet MI di PON. Kalau KONI sampai tidak mengikutsertakan atlet MI, otomatis bantuan KONI daerah dihentikan. Hal itu merugikan, sehingga tidak ada manfaatnya mengurus MI.
Atas perimbangan tersebut, ia bersama teman-teman lain mengikuti kebijakan KONI Pusat. “Kami akan ikut Munaslub bersama 27 Pengurus Provinsi MI — Agustus ini. Kami sudah sepakat PB MI tetap berada di tangan orang-orang MI,” kata Made Nariana yang juga pendiri MI di Bali belasan tahun lalu bersama
Dr. Sudirman. (*)
