POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Data kependudukan yang tidak valid berpotensi melahirkan persoalan dalam pemutakhiran daftar pemilih. Salah satu persoalan yang acapkali muncul adalah adanya warga yang secara faktual masih hidup, tetapi dalam administrasi kependudukan tercatat meninggal dunia. Persoalan tersebut disorot dalam konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Bali dan Dinas Sosial Kabupaten Badung, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menekankan pentingnya membangun kesamaan informasi dan memperkuat koordinasi dalam mengatasi berbagai persoalan data kependudukan. Sebab, itu berpengaruh terhadap pemutakhiran data pemilih.
Ariyani mengingatkan fenomena yang perlu diantisipasi adalah penggunaan dokumen kematian untuk kepentingan tertentu, termasuk pengurusan santunan, meskipun orang yang bersangkutan secara faktual masih hidup. Kalau data seperti ini tidak terdeteksi dan terus terbawa dalam pemutakhiran, tentu akan menimbulkan persoalan. “Kita harus lebih serius membenahi data sejak awal, karena yang dipertaruhkan bukan hanya ketertiban administrasi, tetapi juga hak politik warga negara,” tegas Ariyani.
Upaya menjaga akurasi data pemilih, sebutnya, membutuhkan keterlibatan instansi yang memiliki informasi dan kewenangan terkait kondisi sosial serta kependudukan masyarakat. Antara lain Dinas Sosial yang memiliki informasi kelompok rentan dan penyandang disabilitas, yang membutuhkan perhatian khusus dalam proses pendataan.
Ketut Ariyani menegaskan pentingnya kolaborasi data dengan Dinas Sosial guna mengatasi kendala perekaman administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas mental, sehingga hak pilih mereka sebagai warga negara yang memenuhi syarat tetap terlindungi. Ia mengingatkan bahwa tugas penyelenggara adalah memastikan setiap warga terdaftar, sementara keputusan menggunakan hak pilih sepenuhnya berada di tangan individu, dengan pencegahan utama difokuskan pada potensi warga memenuhi syarat yang luput dari daftar pemilih.
Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kabupaten Badung, Ida Bagus Krisna Dwipayana, mengungkap temuan kasus warga yang masih hidup tapi tercatat memiliki akta kematian akibat konflik rumah tangga. Pun menyoroti potensi kesenjangan informasi antara sistem administrasi daring dan pengawasan pemerintah desa. Selain itu, urainya, pendataan dan pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas mental turut menjadi perhatian krusial yang memerlukan kejelasan mekanisme penanganan di lapangan.
Menanggapi persoalan tersebut, Bawaslu Bali memandang konsolidasi lintas instansi sebagai langkah strategis untuk memperkuat pertukaran informasi. Pula meluruskan potensi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi lebih erat dengan Dinas Sosial Kabupaten Badung, Bawaslu mendorong penguatan akurasi data kependudukan dan perlindungan hak pilih kelompok rentan, demi memastikan seluruh warga yang memenuhi syarat tetap terakomodasi dalam proses pemilu. hen
