PERINGATAN HUT ke-25 Partai Demokrat, Sabtu (5/9/2026) menjadi panggung bagi Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menyelipkan pesan politik yang, entah disengaja atau tidak, tidak sepenuhnya nyaman bagi pemerintah. AHY mengingatkan kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu. Ia juga menekankan pentingnya netralitas TNI, Polri, ASN, dan penegak hukum dalam proses demokrasi.
Tidak ada kalimat AHY yang secara eksplisit membidik Presiden Prabowo Subianto. Justru karena absennya “serangan” itu, menjadi menarik ketika juru bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, merespons dengan seruan agar AHY dan Demokrat diminta tetap fokus bekerja karena Pemilu 2029 masih lama. Kalau pidato AHY benar-benar sekadar pidato ulang tahun partai, mengapa responsnya justru dengan mengingatkan bahwa 2029 masih jauh? Atau apakah mungkin karena ada pesan lain yang terbaca di balik pesan formal AHY?
AHY memang tidak sedang keluar dari pemerintahan. Manuver Demokrat lebih tepat dibaca sebagai hedging atau diferensiasi terbatas: tetap berada di dalam pemerintahan, tetapi mulai membangun jarak politik secukupnya agar identitas Demokrat tidak sepenuhnya menyublim dengan pemerintah. Ikut kekuasaan memang begitu: ketika pemerintah dipuji, mereka ikut menikmati; ketika pemerintah dikritik, mereka ikut kena cipratannya.
Persoalannya, belakangan tersedia cukup banyak bahan untuk membuat cipratan itu tidak bisa dianggap remeh. Ada tekanan ekonomi, persepsi ketimpangan penegakan hukum, persoalan lingkungan dan perkebunan, hingga respons pemerintah terhadap berbagai persoalan daerah. Di titik inilah Demokrat memiliki ruang bergerak.
Melihat konteks dan responsnya, wacana AHY tersebut dapat dimaknai sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, Demokrat tampaknya sedang membedakan loyalitas kepada pemerintahan dari identifikasi politik dengan seluruh kebijakannya.
Sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY bukan menteri teknis yang mengeksekusi seluruh kebijakan. Posisi ini memiliki keunikan politik. Ketika koordinasi berhasil, keberhasilannya tidak selalu mudah dikonversi menjadi popularitas. Di sisi lain, ketika ada persoalan, selalu tersedia ruang untuk “menggeser” persoalan bahwa kendalanya ada di koordinasi, ego sektoral, atau kewenangan kementerian teknis.
Karena itu, diferensiasi dapat menjadi semacam kursi lontar: Demokrat tetap dapat mengatakan, “kami bagian dari pemerintahan,” tanpa harus menerima “seluruh kekurangan pemerintahan adalah persoalan kami.”
Kedua, ada ruang elektoral yang mungkin sedang dibaca Demokrat. Ketidakpuasan terhadap pemerintah tidak otomatis membuat pemilih ingin pindah ke partai di luar pemerintahan. Ada ruang tengah: tetap berada di dalam kekuasaan, tetapi mengklaim masih mendengar suara dari luar kekuasaan. Demokrat tidak perlu mengambil seluruh ceruk ketidakpuasan, yang saat ini terlihat relatif leluasa dieksplorasi PDIP sebagai entitas di luar pemerintah. Sebagian saja sudah cukup menjadi modal politik jika dirawat sampai 2029.
Memang, agak berlebihan jika satu pidato dimaknai sebagai deklarasi Demokrat menjadi opsi penampung pemilih kecewa. Namun, politik menjelang 2029 memang tidak harus dimulai dengan deklarasi. Kadang menggeser tempat duduk beberapa centimeter bisa dipakai sinyal ada perubahan terjadi di internal.
Ketiga, Demokrat harus menghitung kemungkinan perubahan konfigurasi politik setelah pemerintahan berjalan lebih jauh. Jika suatu hari ada hasrat membangun poros alternatif bersama PDIP misalnya, persoalannya bukan sekadar kalkulasi kursi. Hubungan politik Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri membawa sejarah, memori, dan psikologi elite yang tidak mudah dihapus. Bahwa politik galib mengubah musuh lama menjadi kawan baru, tetapi bukan berarti seluruh sejarah otomatis menjadi tidak relevan. Jadi, sementara waktu, sekadar diferensiasi terbatas jauh lebih rasional daripada perpindahan kubu secara terbuka.
Menyimak diskursus yang ada, Demokrat rasanya bukan satu-satunya partai yang sedang menghitung masa depan. Golkar, misalnya, memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap pusat gravitasi kekuasaan. Di bawah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kecenderungan itu masih terlihat.
Hanya, persoalan pasokan dan distribusi BBM di sejumlah daerah, misalnya, dapat menjadi titik rentan. Jika berkembang menjadi isu politik yang lebih besar, tekanannya terhadap Bahlil tidak hanya menyentuh kabinet, tetapi bisa merembet ke konfigurasi internal Golkar. Bukan mustahil peristiwa kejatuhan Airlangga Hartarto pada 2024 akan ada jilid 2.
Pelajaran yang dapat dipetik sederhana: koalisi pemerintahan yang besar tidak otomatis berarti koalisi yang stabil. Semakin banyak partai di dalamnya, semakin banyak kepentingan yang harus dikelola: posisi di kabinet, basis pemilih, kepemimpinan internal, sekaligus kalkulasi menuju kekuasaan berikutnya. Karena itu, persoalan Prabowo bukan sekadar berapa banyak partai yang mendukungnya, melainkan seberapa dapat diestimasi loyalitas mereka ketika kepentingan 2029 mulai masuk ke dalam kalkulasi.
Di titik inilah PDIP menjadi menarik.
PDIP berada di luar kabinet dan relatif lebih mudah dibaca. Bagi penguasa, lawan yang terang-terangan di luar istana terkadang justru lebih mudah diprediksi daripada kawan yang mulai membangun jarak. Megawati juga bukan sekadar ketua umum partai. Otoritas dan legitimasi personalnya membuat posisi PDIP tidak sepenuhnya dapat dibaca melalui jumlah kursi atau posisi menteri.
Karena itu, bukan sesuatu yang ajaib jika pada suatu titik Prabowo mempertimbangkan konsolidasi lebih serius dengan PDIP dan Megawati. Tentu itu jika dia melihat koalisi sekarang tidak cukup kuat menopang stabilitas pemerintahannya.
Balik ke AHY. Ia jelas tidak perlu menantang sinar Prabowo hari ini. Cukup memastikan Demokrat tidak otomatis terseret “satu paket” ke dalam episentrum Gerindra dan Prabowo ketika publik mulai menilai pemerintahan saat ini.
Pemilu masih lama, memang. Tetapi politik memiliki kebiasaan buruk: menghitung masa depan jauh sebelum kalender sampai ke sana. Pada akhirnya, koalisi bukan hanya soal siapa yang duduk di kabinet, tapi juga soal siapa yang masih setia duduk di sana ketika kursi mulai menghangat. Gus Hendra
