POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Bupati Gianyar, I Made Mahayastra, menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Kabupaten Gianyar terhadap Raperda tentang Perubahan APBD 2026. Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Gianyar, Rabu (9/9/2026).
Dalam penyampaiannya, Bupati Mahayastra merespons secara mendalam berbagai hal yang menjadi sorotan fraksi-fraksi, mulai dari jaminan kesehatan masyarakat, program pendidikan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP terkait penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari pemerintah pusat akibat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Bupati menyatakan langkah verifikasi dan penanganan cepat telah dilakukan. Penonaktifan PBI JK pada bulan Januari 2026 telah dilakukan verifikasi melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). “Sedangkan untuk penonaktifan PBI JK bulan Agustus 2026 telah dilakukan migrasi secara bertahap ke PBPU/BP Pemerintah Daerah,” jelasnya.
Guna memastikan pelayanan tak terputus, dia berujar Pemkab Gianyar berkoordinasi dengan 13 puskesmas dan dua rumah sakit di wilayah Kabupaten Gianyar. Dengan demikian, warga yang kepesertaan PBI JK-nya nonaktif tetap dapat mengakses fasilitas kesehatan pemerintah secara gratis melalui instrumen Program Bantuan Kesehatan (BK) daerah.
Menjawab PU Fraksi Golkar, Bupati Mahayastra menyampaikan apresiasi atas dukungan legislatif terhadap program beasiswa, khususnya skema satu keluarga satu sarjana. Dia memastikan pencairan dana Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa penerima Beasiswa Gianyar disalurkan tepat waktu, langsung ke rekening masing-masing penerima setiap semester.
Mengenai catatan penurunan penerimaan retribusi daerah, Bupati menerangkan kondisi tersebut bukan disebabkan penurunan potensi, melainkan akibat pergeseran pos penganggaran. Berdasarkan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, alokasi yang sebelumnya tercatat di pos Retribusi Daerah kini dialihkan ke pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.
Adapun porsi belanja modal di APBD Perubahan 2026 difokuskan kepada pembangunan fisik strategis. Khusus untuk sektor jalan, jaringan, dan irigasi, Pemkab Gianyar mengalokasikan anggaran sebesar Rp288,13 miliar lebih atau 5,26% dari total anggaran, dengan porsi khusus irigasi pertanian sebesar Rp10,77 miliar lebih.
Menanggapi pandangan Fraksi Gerindra mengenai kualitas pembangunan infrastruktur, Bupati menegaskan setiap proyek fisik dikerjakan dengan menjaga mutu konstruksi, ketepatan waktu, efisiensi anggaran, serta perencanaan tata kelola pascapembangunan.
Secara khusus, Mahayastra memaparkan progres fisik kawasan olahraga Gianyar. Saat ini, penataan lahan GOR Gianyar telah mencapai 39,58%, Pembangunan sarana penunjang mencapai 20,75%, dan pengerjaan struktur gedung utama GOR menyentuh 28,37%. Pembangunan Puspem Gianyar juga terus dipacu dengan memegang teguh prinsip efisiensi dan transparansi.
Sementara itu, menjawab PU Fraksi Demokrat Bersatu, Bupati memastikan pengalokasian anggaran daerah diarahkan untuk memberi dampak langsung pada kesejahteraan warga. Sektor UMKM dan pertanian didukung lewat bantuan modal, pelatihan, serta fasilitasi pasar melalui Gerakan UMKM Berdaya Saing.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, Pemkab Gianyar memprioritaskan peningkatan kompetensi tenaga pendidik, revitalisasi gedung sekolah, beasiswa inklusi, serta penguatan layanan kesehatan dasar di Puskesmas melalui dukungan APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ke depan kami tetap memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pemberdayaan UMKM, perlindungan sosial bagi warga kurang mampu, pelestarian seni budaya, lingkungan hidup, serta percepatan reformasi birokrasi,” pungkasnya. adi
