Mantan Ketua BUMDes Patas Segera Disidang di Pengadilan Tipikor

JPU Kejari Buleleng melimpahkan berkas perkara korupsi BUMDes Amartha Desa Patas ke Pengadilan Tipikor pada PN Denpasar. Foto: ist

BULELENG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng, Kamis (31/3/2022) melimpahkan berkas perkara korupsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amartha Desa Patas tahun 2010 sampai tahun 2017 yang menyeret tersangka Hernawati (50) selaku mantan Ketua BUMDes, ke Pengadilan Tipikor Denpasar. Pelimpahan ini dilakukan untuk tahap proses persidangan.

Kasi Intel yang juga Humas Kejari Buleleng, AA Ngurah Jayalantara, mengatakan, pelimpahan berkas perkara kasus korupsi pengelolaan keuangan BUMDes Patas dengan tersangka Hernawati telah selesai dilakukan oleh pihak JPU Kejari Buleleng ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Denpasar.

Bacaan Lainnya

“Dalam dalam proses penyidikan sebelumnya, ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa H (Hernawati) selama menjabat Ketua BUMDes dengan modus yakni membuat kredit fiktif. Setelah dalam laporan, justru ditemukan adanya ketidakseimbangan kas, kredit fiktif dibuatkan ke masing-masing banjar dinas,” kata Jayalantara.

Selain kredit fiktif, ditemukan juga ada kasbon dari pengurus sejak tahun 2012 sampai dengan 2018. Hernawati yang menjabat Ketua BUMDes Patas juga melakukan penarikan uang dari rekening yang dilakukan seorang diri dan hanya sekali dilakukan bersama bendahara.

Akibat perbuatannya, BUMDes Amarta Desa Patas mengalami kerugian keuangan sekitar Rp511 juta lebih. “Saat ini terdakwa masih ditahan di Rutan Polsek Sawan untuk menunggu penetapan jadwal sidang dari Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Denpasar,” pungkas Jayalantara.

Baca juga :  Gema Siwa Puja untuk “Melebur” Hal Buruk Saat Pemilu

Hermawati kini didakwa dengan dakwaan alternatif yakni pertama Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999, Subsidiair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999, atau Kedua Pasal 8 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.