Mahayastra Disomasi Terkait Tanah Sekretariat DPC PDIP Gianyar, Tantang Balik untuk Gugat ke Pengadilan

SEKRETARIAT PDIP Gianyar di Jalan Banteng, Desa Buruan, Blahbatuh. Foto: adi

GIANYAR – I Wayan Nuastha melalui pengacaranya, Charlie. Y. Usfunan, mensomasi Ketua DPC PDIP Gianyar, Made Agus Mahayastra. Objeknya terkait sengketa tanah yang sekarang menjadi Sekretariat DPC PDIP Gianyar di Jalan Banteng, Dasa Buruan, Blahbatuh.

Dalam surat bertanggal 11 April 2022, Usfunan menyebut kliennya memiliki sebidang tanah bersama I Made Agus Mahayastra dengan bukti sertifikat Hak Milik No. 22.05.02.06.1.1385. Namun, tanpa persetujuan kliennya, di tanah tersebut berdiri Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Gianyar.

Bacaan Lainnya

Mahayastra sebagai Ketua DPC PDIP Gianyar tidak pernah minta persetujuan terkait pembangunan itu. Atas hal itu kliennya merasa dirugikan, karena tidak mendapat hak atas kepemilikan tanah tersebut.

Berkaitan hal tersebut, dia minta dengan iktikad baik untuk mengosongkan atau memberi ganti rugi paling lambat tujuh hari setelah surat somasi diterima.

Jika tidak ditindaklanjuti, pihaknya akan melanjutkan dengan melaporkan Mahayastra atas tindakan pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana diatur dalam KUHP, serta pembangunan bangunan secara ilegal.

Charlie. Y. Usfunan, Kamis (21/4/2022) mengatakan, surat somasi tanggal 11 April 2022 itu merupakan somasi yang pertama. “Hari ini (kemarin) kami layangkan somasi kedua,” jelasnya.

Baca juga :  Seorang ASN di Bangli Positif Covid-19

Made Mahayastra yang dimintai konfirmasi, mengaku belum tahu adanya surat somasi tersebut. “Saya belum tahu ada gugatan. Dapat info dari wartawan aja,” jawabnya.

Meski begitu, Mahayastra menyatakan siap menghadapinya. Dia berkata somasi dilakukan berulang kali, tapi tak pernah ditindaklanjuti. “Ini sudah dari sekian tahun ada begini, sudah kami suruh untuk menggugat, tapi sampai sekarang tidak pernah ada gugatan,” cetusnya.

Mahayastra menegaskan sangat siap menghadapi jika dilakukan gugatan. “Sangat siap, bahkan kami sudah tunggu dari dulu (gugatan),” tantangnya.

Dia menguraikan, dalam akta jual beli tanggal 9 Februari 2022, tanah yang dipermasalahkan itu merupakan tanah milik DPC PDIP Gianyar. Sementara nama yang tercantum sebagai pemilik hanya dipinjam saja untuk kepentingan DPC.

“Sudah jelas itu tanah milik DPC, ada akta notaris yang memuat bahwa tanah yang digugat adalah milik DPC PDI Perjuangan Gianyar,” tegasnya menandaskan. adi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.