BULELENG – Para tenaga kontrak di lingkup Pemkab Buleleng sekarang masih dalam pendataan agar dapat masuk database Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI.
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, Senin (19/9/2022) usai mengikuti Sidang Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Buleleng tentang Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022.
Pernyataan Lihadnyana itu juga untuk menyikapi sebagaian besar pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng terkait dengan usulan memperjuangkan tenaga kontrak agar bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di lingkup Pemkab Buleleng.
Lihadnyana mengatakan, sesuai amanat Undang-undang bahwa pegawai pemerintah itu terbagi menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan P3K. Hanya saja di lapangan, saat ini masih ada tenaga kontrak maupun tenaga honorer. Untuk itu, saat ini pihaknya mengaku masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat.
‘’Tenaga kontrak masih dalam kondisi pendataan untuk masuk database BKN untuk P3K sehingga tahun 2023 ada kejelasan status pegawai yang bekerja di instasi pemerintah. Formasi P3K tahun ini sudah diberikan, namun semua masuk dalam DAU (Dana Alokasi Umum) untuk belanja manatoring dan belanja pegawai termasuk P3K,’’ kata Lihadnyana.
Sementara itu, terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng, secara garis besar telah menyepakati Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dengan beberapa masukan untuk dapat memaksimalkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Buleleng.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, sangat berharap berbagai masukan masing-masing fraksi segera ditindalanjuti. Sehingga dalam sidang Paripurna berikutnya agar Ranperda Perubahan APBD Tahun 2022 dapat segera disahkan. rik
