KPU RI Rehabilitasi 4 Komisioner KPU Bali, Raka Nakula Disanksi Peringatan

  • Whatsapp
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen
KETUA KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan. Foto: hen

DENPASAR – Melaksanakan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada 1 September lalu, KPU RI membuat Surat Keputusan untuk merehabilitasi nama baik empat komisioner KPU Bali yang sebelumnya diadukan ke DKPP. KPU RI Dalam surat bernomor 575/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IX/2021 bertanggal 6 September 2021 tersebut, KPU RI memulihkan nama baik I Dewa Agung Gede Lidartawan, I Gede John Darmawan, IGN Agus Darmasanjaya, dan Ni Luh Putu Sri Widyastini. Namun, dalam surat bernomor beda pada tanggal yang sama, KPU RI memberi sanksi peringatan peringatan kepada komisioner AA Gede Raka Nakula sebagaimana diputuskan DKPP.

Dalam surat yang POS BALI (posmerdeka.com) terima, SK rehabilitasi nama baik komisioner KPU Bali periode 2018-2023 tersebut ditandatangani Ketua KPU RI, Ilham Saputra. “Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,” demikian bunyi petikan surat tersebut.

Bacaan Lainnya

Memakai tanggal yang sama, KPU RI juga merilis SK bernomor 576/HK.06.4-Kpt/05/KPU/IX/2021 yang berisi tentang pemberian sanksi peringatan kepada komisioner KPU Bali, AA Gede Raka Nakula. Untuk diketahui, Nakula dalam sidang DKPP dinyatakan melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. KPU RI dalam hal ini hanya menjalankan putusan DKPP tersebut.

Baca juga :  Jaya Negara Doakan Pilkada Berjalan Aman dan Damai, Astungkara Jaya-Wibawa bisa Menang

Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, yang dimintai tanggapan atas surat rehabilitasi tersebut, mengucapkan terima kasih kepada KPU RI yang segera menindaklanjuti putusan DKPP untuk merehabilitasi nama baik dia dan tiga koleganya di KPU Bali. Namun, dia tidak mau komentar terkait sanksi peringatan untuk AA Gede Raka Nakula. “Terima kasih KPU RI atas suratnya, berarti persoalan sekarang sudah jelas. Publik juga sudah tahu bagaimana prosesnya, dan inilah akhirnya. Ini akan kami jadikan media untuk introspeksi dan perbaikan kinerja kami dalam pelayanan, sebagaimana tagline KPU yakni melayani,” ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Bali, AA Raka Nakula, menjadi “tumbal” dari kasus dana kampanye Dr. Somvir. Nakula dinyatakan melanggar kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas laporan Ketut Adi Gunawan, yang mempersoalkan tidak ada tindak lanjut atas laporan dana kampanye Somvir, Rabu (1/9/2021). Kecuali Nakula, empat komisioner KPU Bali dan lima komisioner Bawaslu Bali yang juga menjadi teradu dalam laporan yang sama, oleh DKPP dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik.

Putusan DKPP untuk perkara nomor 125-PKE-DKPP/IV/2021 itu dibacakan secara daring dari ruang sidang DKPP di Jakarta. Ketua Majelis yakni Alfitra Salamm didampingi Teguh Prasetyo, Ida Budhiati, Didik Supriyanto. Dalam putusannya, DKPP menilai Nakula (teradu 2) sebagai leading sector laporan dana kampanye punya tanggung jawab aktif membangun komunikasi dan kontribusi, untuk merumuskan kebijakan yang dapat ditempuh sebagai solusi kebuntuan hukum yang mewarnai masalah teknis pemilu.

Baca juga :  Diskanla Tabanan Tebar Benih Ikan di Desa Bantas

Laporan dana kampanye Somvir berbeda dengan kondisi faktual, karena saat kampanye Somvir punya banyak alat peraga kampanye (APK) di dapilnya. Sebagai Divisi Hukum dan Pengawasan KPU, Nakula seharusnya bisa ada kepekaan dan menggunakan kewenangan efektif. Juga dapat mengambil peran koordinasi ke Bawaslu untuk menyampaikan hasil pengawasan ke kantor akuntan publik (KAP) sebagai bahan klarifikasi peserta pemilu dalam laporan dana kampanye. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.