POSMERDEKA.COM, MATARAM – KPU NTB berharap distribusi logistik Pemilu 2024 tidak salah atau mengalami kekeliruan. Penegasan itu karena KPU NTB memiliki pengalaman pada Pemilu 2019, yakni salah satu calon DPRD NTB tidak muncul dalam surat suara.
“Kenapa digelar rapat koordinasi logistik Pemilu 2024 hari ini (kemarin)? Karena kita enggak boleh lagi ada terjadi kesalahan terhadap logistik pada Pemilu lalu untuk Pemilu 2024,” papar Ketua KPU NTB, Suhardi Soud, dalam sambutannya saat membuka rakor logistik Pemilu 2024, Kamis (26/10/2023).
Menurut dia, pengalaman Pemilu 2019 harus menjadi pijakan semua jajaran KPU di semua wilayah di NTB untuk perbaikan. Untuk itu, rakor harus menjadi momen memastikan seluruh proses perencanaan dan pengadaan logistik tepat waktu, tepat jenis serta tepat manfaat. “Asas pengadaan logistik yakni tepat waktu, tepat jenis, dan tepat manfaat harus menjadi hal fokus dilakukan pada Pemilu 2024,” serunya.
Suhardi juga mengingatkan jajaran KPU di NTB yang belum melaksanakan penandatanganan NPHD dengan pemerintah daerah, agar mulai dipercepat. Dengan cepat melakukan penandatanganan, terangnya, maka akan tahu berapa besaran anggaran untuk dana hibah Pilkada Serentak di masing-masing wilayah. Jadi, KPU bisa menjelaskan ke DPRD terkait rincian penggunaan dana yang ditandatangani tersebut.
Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli, menekankan agar progres NPHD di masing-masing kabupaten/kota segera dilaksanakan paling akhir bulan Oktober 2023 ini. Sebab, kini mulai muncul wacana jadwal Pilkada Serentak 2024 akan dimajukan ke bulan September. Selain itu, lanjut Yan, jika Pilpres diikuti oleh tiga paslon, tentu akan dapat terjadi dua putaran. Hal ini akan berdampak pada terjadinya irisan tahapan antara Pileg dengan Pilkada 2024.
“Kami minta pemda kabupaten/kota untuk memetakan program kerja prioritas, ditambah dengan sengketa hasil yang membutuhkan waktu selama 45 hari. Hampir pasti irisan tahapan tak dapat dielakkan akan terjadi,” bebernya.
Ketua Divisi Perdatin KPU NTB, Syamsuddin, menguraikan, masalah yang muncul adalah seperti jumlah logistik yang banyak, letak geografis, waktu produksi, distribusi dari penyedia, dan distribusi dari gudang KPU sampai ke TPS dengan keadaan cuaca yang kemungkinan hujan. “Gudang logistik harus diperhatikan dengan baik spesifikasinya,” pintanya
Ketua Divisi Teknis KPU NTB, Zuriyati, juga mengingatkan agar diantisipasi bila ada gudang tidak tahan cuaca ekstrem. Pula bagaimana sistem pengamanan di gudang. “Kami minta segera koordinasi dengan BMKG untuk komunikasi intensif mengamati cuaca,” pesannya memungkasi. rul
