POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster, menggunakan momen menjawab Pandangan Umum (PU) Fraksi DPRD Bali terkait Raperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT BPD Bali, saat rapat paripurna DPRD Bali, Selasa (20/1/2026) untuk menjelaskan matematika ekonomi mendulang pendapatan daerah. Dia optimis penyertaan modal Pemprov akan menghasilkan pendapatan besar tapi minim risiko. Rapat di gedung Wiswa Sabha Utama itu dipimpin Ketua DPRD Dewa Made Mahayadnya.
Koster menyebut mendorong pembangunan kantor baru BPD Bali karena yang lama lapuk, dan ketinggalan jauh dengan BNI, Mandiri, BCA dan bank nasional lainnya. Berhubung kalah tampilan, makanya direvitalisasi dan direformasi. “RUPS BPD menyetujui dan membangun gedung baru yang tersambung ke gedung lama,” jelasnya.
Di sebelah gedung lama, cetusnya, ada tanah Pemprov seluas 50 are yang dulu dipinjam pakai gratis oleh BTB, Asita dan lembaga lain. Tidak mau tanah strategis di kawasan Renon digratiskan, dia memberdayakan untuk mendapat nilai ekonomi. Peminjam sebelumnya disiapkan tempat pengganti, dan lahan itu bisa dipakai kantor BPD yang baru. Nilai tanahnya berdasarkan apraisal independen bernilai Rp145 miliar, dan itu dijadikan penyertaan modal.
“(Penyertaan modal) ini akan menghasilkan dividen untuk Pemprov sekitar Rp36 miliar per tahun. Dulu (lahan Pemprov itu) tidak dapat apa-apa (karena digratiskan), sekarang dapat tunai per tahun. Ini matematika ekonomi, kalau bernilai dapat manfaat,” urainya.
Menurutnya, dividen itu saja diberdayakan, sisanya tersimpan di BPD untuk menaikkan dividen dengan aman. Dia bersyukur direksi dan komisaris BPD setuju langkah itu, pun mengklaim aktif mengikuti RUPS untuk evaluasi kinerja sehingga BPD makin sehat. Koster juga mengajak para kepala daerah pemegang saham aktif mengikuti kinerja BPD, pun menambah penyertaan modal supaya BPD Bali naik kelas dengan modal uang tunai. Jadi, jangan kalah dengan bank lain, sekaligus memutar perekonomian di Bali.
“Politik ekonomi harus dijalankan. Feedback dari 25% untuk para pemegang saham itu dapat Rp224 miliar. Nggak ada bisnis menghasilkan untung 25%, jadi aman bisnis dengan BPD,” ungkapnya dengan nada optimis.
Soal masukan Fraksi Gerindra-PSI frasa “kewajiban dan hak” bukan “hak dan kewajiban”, Koster menyatakan setuju dan menilai sama dengan karma pala, yakni berbuat dulu baru ada hasil. “Kalau dibalik hasil dulu baru berbuat, itu nyolong namanya,” celetuknya terkekeh, disambut tawa dan aplaus hadirin.
Lebih jauh Koster juga menjelaskan penyertaan modal Rp300 miliar dari sewa lahan Pemprov di Nusa Dua. Sebelum 2017 sewanya Rp6 miliar setahun, tapi tidak dibayar. Setelah diaudit, Pemprov memutus kerja sama dengan PT NII karena tidak sesuai perjanjian. Setelah diapraisal, nilainya melonjak jadi Rp51 miliar setahun, lalu naik lagi menjadi Rp57 miliar, dengan kerja sama 30 tahun. Pemprov mendapat 1% lima tahun pertama, begitu untuk seterusnya.
“Penghasilan kotor di sana itu Rp500 miliar, dapat 1% itu berapa? Sekarang Rp57 miliar dalam 30 tahun, dapat Rp1,7 triliun, bayar di depan Rp850 miliar tahun 2025, sisanya dibayar 25% tahun 2026 dan 2027,” bebernya.
Koster juga sepakat dengan masukan Dewan Rp300 miliar untuk penyertaan modal abadi. Dengan modal Rp1,28 triliun di BPD Bali, dividen Pemprov sekitar Rp300 miliar lebih setahun untuk APBD. “Ya bisa untuk hibah (anggota DPRD), paham-paham,” imbuhnya tersenyum sambil manggut-manggut, direspons tawa kecil para anggota DPRD. hen
