DINGIN hujan bulan Desember ini tetiba terasa hangat di daerah Badung. Sejumlah anggota Fraksi PDIP Badung ke Jaya Sabha, lanjut mendeklarasikan Koster dua periode sebagai Gubernur Bali, akhir pekan lalu. Padahal publik di Bali mahfum Koster memiliki rivalitas kandidasi di internal PDIP dengan Nyoman Giri Prasta untuk tiket calon Gubernur pada Pilgub 2024. Giri adalah Bupati Badung cum Ketua DPC PDIP Badung, bos dari anggota Fraksi PDIP Badung yang sowan ke Koster, itulah soalnya.
Sebagai realitas politik, peristiwa ini sangat menggelitik untuk coba dibaca dengan pendekata semiotika. Apalagi berita itu disebar dan tersebar luas di beberapa grup media sosial, artinya bobot cerita tergolong sangat layak diketahui pun dikomentari. Secara semiosis roman itu dapat dimaknai tiga hal.
Pertama, mendukung Koster merupakan simbol perlawanan kader di Badung yang gerah dengan sikap ambigu Giri. Mereka kikuk karena delapan DPC PDIP di Bali sepakat KBS atau Koster Bali Satu untuk lanjut ke periode kedua. Jika PDIP Badung tetap melempem, dikhawatirkan dapat menyebabkan Badung dialienasi kolega di Bali. Atau bisa juga Badung diinsinuasi tak solid memperjuangkan aspirasi mayoritas kader di Bali, yang rentan tergelincir ke tuduhan “berani menantang partai”.
Suka atau tidak, mesti diakui sejauh ini Giri belum menjadi sosok patron bagi PDIP di Bali. Berbeda dengan Koster yang, meminjam pendapat Pierre Bourdieu, memiliki modal ekonomi, modal sosial, modal budaya dan modal simbolik paling kuat. Atau jika dibandingkan dengan Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara. Meski dikenal kalem dan tidak ambisius, tapi Turah Jaya –sapaan karibnya– memiliki kekuatan simbolis di internal PDIP, yakni pengakuan yang diterima dari suatu kelompok, entah dilembagakan atau tidak. Kekuatan ini diketahui dalam dan lewat relasi tertentu antara pengguna kekuatan dan mereka yang takluk dengan kekuatan itu (Bourdieu, 1991).
Dilimpahi modal ekonomi besar sejak menjabat Bupati, Giri sempat memiliki modal popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas menjulang langit. Sayang, semua meredup karena badai pandemi Covid-19. Remuknya keuangan Badung menyebabkan Giri tidak bisa lagi unjuk bares,sebagaimana dikonstruksi pendukungnya sejak menjabat Bupati. Menghadapi tantangan politik, misalnya Pilkada Badung 2015, Giri mencari restu ke Puri Satria sebagai simbol lahir dan besarnya PDIP di Bali. Hari ini, representasi Puri Satria ada pada diri Jaya Negara. Artinya, Giri perlu kerja lebih keras untuk menyetarakan diri dengan Koster atau Jaya Negara sebagai patron.
Kedua, manuver kader Badung bisa dimaknai Giri tidak lagi mampu mengontrol penuh internal. Kekuatan terbesar Giri selama ini adalah kemampuan merawat ketaatan kader dan rakyatnya. Ketaatan hadir lewat dua cara: dengan kerelaan atau dengan kekuataan memaksa (Feith, 1993), yang dalam konteks Giri dominan karena kerelaan. Sifat royalnya sebagai kepala daerah kepada rakyat, sulit dicari tandingan di Bali. Meski, pada saat yang sama, pemanjaan itu juga menjadi bom waktu ketika sumber daya tidak seperti dulu.
Saat diwawancara terkait gerakan nyeleneh kadernya itu, gestur Giri terlihat kuat menahan diri untuk tetap terlihat tenang. Namun, dari diksi dan artiulasinya, ada sedikit upaya perlawanan dengan berkata “itu kewenangan ketua umum” saat disinggung langkah PDIP Badung mendukung Koster 2 periode. “Saya loyal dengan perintah partai. Yang dimaksud kader yang kadarnya berkualitas, jangan sampai jadi kader yang kadarnya karatan,” sambung Giri, entah apa maksudnya.
Andai betul tidak lagi mampu mengontrol internal, Giri otomatis kekurangan motor penggerak menjalankan target politiknya dengan menggunakan kekuatan partai. Pilihannya ada tiga. Pertama, mengembalikan kedisiplinan seperti semula dengan segala cara, terutama tangan besi. Kedua, rekonsolidasi dengan tawaran memperbesar konsensi kepada para “pembangkang”.Ketiga, membiarkan mereka berjalan semaunya, tapi sembari mengatur ritme permainan agar hasil akhir tetap dalam jangkauan atau kendali Giri, pula lingkaran dalamnya.
Ketiga, ini dalam skenario yang paling aneh, kedatangan Alit Yandinata dkk. itu justru memerankan sebagai delegasi atau representasi Giri untuk rekonsiliasi dengan Koster. Karena punya fans sendiri, tentu Giri tidak ingin mereka kecewa jika dia pribadi tetiba menyatakan mendukung Koster dua periode. Di satu merawat kesetiaan pendukung, di sisi lain kepentingan politik Giri tidak tersandung ketika kalkulasi politik justru negatif jika terus kencang berseberangan.
Saat ini Giri sedang memplot anaknya untuk menjadi anggota DPRD Badung. Jika terus-terus membuka front dengan Koster yang sedang di atas angin, Giri terancam tidak mendapat kue kekuasaan sama sekali ketika pensiun dari Bupati tahun 2024 kelak. Membuka komunikasi lewat “pintu belakang” adalah opsi paling logis dan realistis.
Sesiap apapun orang berperang, jika memang ada peluang kompromi dengan calon lawan, niscaya itu dipilih. Caranya dengan negosiasi untuk kepastian konsesi menuju kompromi sebagai pijakan komitmen. Sederhananya begini, Giri tetap mendapat kehormatan atau tidak kehilangan muka; di sudut lain, Koster makin mudah mengorkestrasi PDIP untuk kepentingan Pilgub 2024. Semua dapat untung, tapi untung terbesar dipetik PDIP yang tetap solid.
So, setegang apapun kontestasi di panggung depan, terutama yang dikonstruksi di media sosial, penting diingat Giri dan Koster tetaplah dalam bahtera yang sama. Persamaan lain, mereka hanya kader dengan Megawati Soekarnoputri selaku bos besar. Penentu akhir kandidasi tetaplah Mega, yang teruji komitmennya dalam menilai kapabilitas dan akuntabilitas kader. “Selama tidak ada kasus, terutama kasus hukum, ibu tidak mungkin menjegal kepala daerah yang ingin maju ke periode kedua,” bisik seorang sumber. Jadi, soal Koster dua periode dalam kandidasi calon Gubernur dari PDIP, rasanya cukup jelas bukan? Gus Hendra
