DENPASAR – Konflik terbuka terkait masalah internal di DPD Partai Golkar Gianyar yang disuarakan Gusti Agung Ngurah Arika Sudewa, direspons Tim Verifikasi dan Pencari Fakta DPD Partai Golkar Bali. Dari hasil investigasi, tim menegaskan masalah itu selesai, karena tidak menemukan bukti terjadi penyelewengan keuangan di Golkar Gianyar. Tim juga menegaskan Arika Sudewa sebagai pengadu bukan lagi Ketua AMPG Gianyar, karena mundur saat pencalonan pilkades.
Dewa Suamba Negara sebagai Ketua Tim didampingi anggota tim, Rabu (29/7/2020) mengatakan, DPD Partai Golkar Bali segera menindaklanjuti laporan Sudewa via surat itu. Sekecil apapun laporan yang masuk, apalagi menyangkut keuangan, dia menjamin partai memprosesnya. Langkah awal, struktur partai minta Ketua DPD Partai Golkar Gianyar, Made Dauh Wijana, menjelaskan enam item dalam laporan Sudewa secara lisan dan tertulis. “O iya, Pak Dauh Wijana itu Ketua DPD definitif lho, bukan Plt ya. Ini kami luruskan agar tidak bias,” sebutnya.
Tanggal 20 Juli, sebutnya, tim ke DPD Golkar Gianyar dan diterima struktur partai minus Dauh Wijana. Mereka dikonfirmasi terkait laporan Sudewa. Singkat cerita, mereka menyatakan laporan itu tidak benar.
Khusus untuk masalah dana saksi yang diduga tidak jelas peruntukannya, Suamba menegaskan justru aset Dauh Wijana yang dipakai jaminan di bank untuk menalangi kekurangan dana saksi saat Pileg 2019. Dari total kebutuhan Rp 580 juta, iuran para caleg petahana hanya terkumpul Rp 210 juta. Sisanya dibantu oleh Fraksi Golkar di DPR RI.
Soal Cok Ibah yang tidak dipakai caleg di Gianyar, Suamba menyebut karena memang tidak ada yang mencalonkan Cok Ibah untuk di Gianyar. DPD Golkar Gianyar hanya memproses data yang masuk, jadi bukan kesalahan Dauh Wijana sebagai ketua partai. “Keputusan itu kolektif kolegial. Lagian, kenapa pileg sudah lewat lama, masalah ini baru dipersoalkan?” gugatnya.
Suamba mengakui Dauh Wijana merangkap jabatan Sekretaris DPD Partai Golkar Bali, tapi itu penugasan partai karena kemampuannya. Setelah Musda yang selambatnya akhir Agustus 2020, jabatan Ketua DPD akan dilepas.
Disinggung status pelapor, dia menyebut Sudewa tidak berhak bersurat memakai logo AMPG Gianyar karena bukan pengurus partai. Pun tidak ada rapat pengurus sebelum bersurat mengatasnamakan AMPG. Sebab, dia sudah mengundurkan diri sebagai syarat mengikuti pilkades. Dan, posisi Ketua AMPG Gianyar sampai sekarang masih lowong sepeninggal Sudewa.
Jika ngotot masih sebagai pengurus Golkar padahal syarat pilkades harus tidak anggota partai, Suamba menyilakan publik menilai apakah Sudewa konsisten atau tidak dengan pernyataannya. “Secara yuridis, jika dia tidak diberhentikan, bagaimana bisa maju pilkades? Bukan salah partai kalau kemudian dia kalah,” tegasnya retoris.
Wayan Muntra sebagai anggota tim menambahkan, Golkar punya mekanisme internal untuk menyelesaikan masalah bernama Mahkamah Partai. Dia mengajak Sudewa menggunakan sarana itu jika tidak puas dengan keputusan partai. “Soal puas tidak puas dengan hasilnya, itulah keputusan yang harus kita hormati dan jalankan sebagai kader partai,” tandas Ketua Bakumham DPD Partai Golkar Bali itu.
Bagaimana jika Sudewa masih tidak puas dengan penjelasan tim verifikasi dan bersuara di media? “Kami menganggap ini sudah selesai. Jika tidak puas juga, silakan tempuh jalur mekanisme partai,” pungkas Suamba. hen
