POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Para penyandang difabel sebagai kelompok rentan mungkin tidak terlalu menarik perhatian dalam palagan politik elektoral. Namun, bagaimana suara mereka tetap dijaga agar tidak sampai tersisih, justru mendapat porsi besar perhatian Bawaslu. Itulah mengapa Bawaslu berjuang keras menjaga hak pilih mereka, jangan sampai terbuang karena tidak terdata dalam daftar pemilih.
“Dalam semangat demokrasi yang sejati, suara rakyat tak boleh tersisih, betapapun sunyinya gaung mereka,” papar Ketut Ariyani, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Bali, dalam tulisannya yang dimuat di buku “Srikandi Bicara” terbitan Bawaslu Republik Indonesia (Bawaslu RI).
Ariyani menyoroti pentingnya menjamin hak pilih kelompok rentan, terutama penyandang difabel dalam Pemilu 2024. Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, tercatat sebanyak 15.986 penyandang difabel telah masuk ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Namun, masih terdapat 2.524 jiwa yang belum terdata. “Ini bukan sekadar angka, ini adalah hak konstitusional yang harus dijemput oleh penyelenggara,” ungkap Ariyani.
“Kami sudah memberikan saran perbaikan kepada KPU, dan itu telah ditindaklanjuti,” lanjutnya saat bercerita pada sesi Live Instagram Bawaslu RI, Kamis (12/6/2025).
Ariyani kemudian menuturkan bahwa kerja pengawasan di lapangan bukan tanpa tantangan. Banyak lokasi yang harus ditempuh melewati medan berat, bahkan sampai ke pelosok desa terpencil. Tak jarang petugas harus menanggalkan alas kaki demi menuruni lereng berlumpur di Kintamani, Bangli.
Dalam pemaparannya, dia juga mengisahkan perjuangan menyentuh, seperti upaya mendampingi penyandang difabel mental yang dipasung untuk dilakukan pendataan dalam agenda Kawal Hak Pilih oleh Bawaslu Bali. Apakah hak suara itu nanti digunakan atau tidak, itu urusan berbeda. “Namun, tugas kami memastikan bahwa ruang – ruang politik itu ada, dan tersedia bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih, tanpa terkecuali,” bebernya.
Bagi Ariyani, inklusi bukan sekadar jargon, tetapi tindakan nyata yang menjadikan demokrasi milik semua. Jika tidak dilaksanakan secara inklusif, dia menilai demokrasi hanya milik segelintir orang. “Selama saya bisa melangkah, saya akan terus memperjuangkan suara-suara yang tak terlihat,” pungkas satu-satunya perempuan komisioner di Bawaslu Bali tersebut. hen
