MATARAM – Ratusan warga Perumahan Panorama Alam, Dusun Dasan Utama, Desa Sesela, menghadiri reses Ketua DPRD Lobar, Nurhidayah, Sabtu (12/11/2022) malam. Reses Sekretaris DPC Gerindra Lobar itu menghadirkan mantan Kepala Desa Jatisela, Ustad Sukri.
Sejumlah aspirasi dan usulan seperti perbaikan jalan lingkungan, gapura, dan masjid disampaikan warga. Pelayanan yang kini diterapkan hanya untuk yang ber-KTP Desa Sesela oleh Pemerintah Desa Sesela juga dikeluhkan warga.
Ketua RT 07 Perumahan Panorama Alam, Hadi Gunawan Sakti, mengatakan, kebijakan pelayanan yang hanya bagi yang memiliki KTP Desa Sesela jadi sorotan hampir semua warga karena dirasa sangat memberatkan.
Warga yang menggunakan keterangan domisili dan belum mengurus KTP, dominan kalangan PNS, pegawai perbankan, kejaksaan, pegawai swasta, dan TNI/Polri yang rentan pindah tugas.
“Ketimbang mereka di rumah kontrakan atau mess kantor, biasanya warga yang ASN, TNI/Polri, pegawai perbankan, swasta hingga kejaksaan memilih tinggal di perumahan. Ini yang seyogianya juga harus dipahami,” ujarnya.
Warga lainnya, Khaeruman, mendaku belum berpindahnya KTP warga menjadi KTP Sesela lebih karena lokasi tinggal warga masih satu provinsi yakni Lombok Tengah, KLU, Kota Mataram, dan Lombok Timur.
Karena masih satu pulau da tidak jauh, semestinya ini juga harus dipahami Pemerintah Desa Sesela. Kalau dulu masih ada kelenturan, tapi sejak empat bulan terakhir terkesan pelayanan hanya KTP Sesela yang diprioritaskan. “Ini yang kami sangat sayangkan. Apalagi aparat dusun juga terkesan tidak pernah sosialisasi masif ke warga perumahan,” keluhnya.
Karena itu, dia berharap agar persoalan hampir semua warga di perumahan di wilayah Desa Sesela untuk bisa dibantu mencari solusi demi kebaikan bersama. Sebab, dia khawatir, bila ini berlaku juga saat ada kematian warga yang tidak ber-KTP Sesela, lalu dilarang dimakamkan, akan jadi masalah tersendiri.
“Termasuk bagaimana keengganan pengembang yang belum menyerahkan seluruh aset fasilitas umum (fasum) ke Pemkab Lobar. Ini juga akan jadi masalah bagi warga yang ingin jalan lingkungan diperbaiki melalui dana APBD,” lugasnya.
Ketua RT 07 dan warga yang hadir memuji kiprah Nurhidayah yang berani turun langsung menemui warga perumahan, sesuatu yang selama ini jarang dilakukan wakil rakyat di DPRD Lobar. Warga juga minta jangan salahkan selama ini tingkat partisipasi pemilih di TPS Perumahan di Dusun Dasan Utama sangat minim, karena bingung mau pilih siapa.
“Tapi karena Ibu Ketua Dewan yang pertama kali datang, ini jadi kebanggaan kami semuanya.Insya Allah, kami siap bersama ibu Ketua ke depannya,” seru Sakti diamini warga.
Menanggapi pemaparan warga, Nurhidayah memastikan semua aspirasi itu menjadi atensi khususnya. Sebagai mantan kepala desa, dia paham kondisi warga. Dia menegaskan tidak boleh ada diskriminasi pelayanan antara warga pendatang dan masyarakat asli.
“Saat saya jadi kepala desa, kami paham warga yang bekerja ASN, TNI/Polri, kejaksaan, perbankan hingga pegawai swasta memang rentan dipindahtugaskan. Seharusnya ini juga bisa dimaklumi, tapi akan saya bicarakan dengan Pak Kades Sesela. Ini karena hubungan saya juga baik dengan beliau,” kata Hajjah Dayah, panggilan karibnya.
Untuk perbaikan fasilitas jalan lingkungan dipastikan akan jadi prioritas utamanya, karena saat ini akan dilakukan pembahasan KUA/PPAS APBD Lobar 2023. Hanya, teknis pengerjaan akan dilakukan pada tahun depan.
Dia menguraikan, reses adalah upaya menghimpun apa yang menjadi keluhan warga untuk bisa dimasukkan dalam program Pokir DPRD Lobar. “Untuk permintaan lainnya bertahap kita penuhi, karena banyak warga di daerah lain juga menginginkan hal serupa. Insya Allah untuk yang lainnya kita penuhi secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya,” tandas Nurhidayah. rul
