Kenaikan Tarif Pungutan Pasar Ditunda

  • Whatsapp
RDP Komisi III DPRD Buleleng dengan PD Pasar Buleleng, dalam menyikapi keluhan perwakilan pedagang terkait rencana kenaikan tarif pungutan pasar di Buleleng. foto: rik

BULELENG – Keluhan perwakilan pedagang di pasar terkait dengan keberatan kenaikan tarif pungutan pasar sesuai SK Direksi PD Pasar Buleleng yang rencananya mulai berlaku pada 1 Februari 2021, disikapi Komisi III DPRD Buleleng.

Komisi III meminta, agar kenaikan tarif pungutan pasar di tengah pandemi Covid-19 ditunda. Hal ini terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP), yang digelar Komisi III DPRD Buleleng dengan jajaran PD Pasar Buleleng, Senin (1/2/2021) bertempat di ruang Komisi III DPRD Buleleng, Bali.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi III DPRD Buleleng, Luh Marleni, mengatakan, sejatinya pihaknya menyutujui kenaikan tarif penyesuaian pungutan pasar yang sudah lama tidak naik. Hanya saja, momen saat ini sangat tidak tepat mengingat masih dalam kondisi pandemi. ‘’Ke depan masih perlu ada sosialisasi yang intens kepada para pedagang dalam menerapkan kebijakan,’’ kata Luh Marleni.

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi III DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi. Politisi Partai Golkar ini berharap, sebelum Pemkab Buleleng mengeluarkan kebijakan agar terlebih dahulu bisa dikoordinasikan dengan lembaga legislatif Buleleng khususnya komisi yang membidangi. Sehingga ketika ada persoalan di masyarakat, maka anggota dewan bisa mengetahui dan mengambil keputusan.

Baca juga :  Zona Merah Jadi Prioritas, Anggaran Vaksinasi Rabies Hanya Cukup 20 Persen

‘’Kami meminta Direksi PD Pasar Buleleng untuk sementara jangan menaikan retribusi, harus prihatin dengan kondisi saat ini,’’ ujar Wandira Adi mengingatkan.

Dirut PD Pasar Buleleng, Made Agus Yudiarsana, mengaku, telah menunda kenaikan tarif pungutan pasar hingga kasus Covid-19 mereda. Ini berlaku untuk seluruh unit pasar yang dikelola PD Pasar Buleleng. Ada beberapa kategori tarif yakni tarif sewa pedagang los, kios, hingga pedagang musiman, yang masing-masing berbeda nilai tarifnya.

Rencana sebelumnya, salah satu kenaikan tarif sewa yakni pada kategori pedagang los itu dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Kenaikan tarif menjadi Rp5.000 itu, sudah termasuk biaya kebersihan, biaya listrik, fasum, pemeliharaan, keamanan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). ‘’Jadi Rp5.000 bukan untuk cukai harian. Besaran cukai harian Rp3.918. Artinya, Rp5.000 sudah termasuk 5 komponen,’’ jelas Agus Yudiarsana.

Terpisah, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, menegaskan, saran penundaan kenaikan tarif di seluruh pasar, untuk meringankan beban pedagang serta menjaga perekonomian tetap berputar. Ini juga untuk menjawab keluhan yang disampaikan para pedagang. ‘’Saya tidak ingin menambah beban bagi masyarakat khususnya pedagang,’’ ucap Suradnyana.

Selain itu, Pemkab Buleleng masih mencari harga terbawah untuk tarif di Pasar Banyuasri. PD Pasar dan Pemkab Buleleng tidak mencari keuntungan terlebih dahulu di pasar yang baru saja selesai direvitalisasi ini. ‘’Yang penting masyarakat bisa bekerja dan bisa memutar roda perekonomian di Buleleng,’’ pungkas Suradnyana. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.