Kejari Buleleng Sudah Periksa 10 Saksi, Desa Adat Ingin Bangkitkan Kembali LPD Anturan

  • Whatsapp
PARUMAN Desa Adat Anturan beberapa waktu yang lalu membahas rencana membangkitkan kembali pengelolaan LPD. Foto: ist

BULELENG – Meski telah menetapkan tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan pengelolaan aset dan keuangan LPD Adat Anturan, namun tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng masih tetap melakukan pendalaman kasus tersebut untuk proses penyidikan.

Seperti diketahui, Nyoman Arta Wirawan selaku Ketua LPD Anturan, telah ditetapkan sebagai tersangka, namun belum ditahan. Dalam kasus ini, terdapat selisih dana LPD antara modal dan simpanan masyarakat serta total aset sebesar Rp137 miliar lebih yang terindikasi adalah kerugian negara.

Bacaan Lainnya

Dana selisih itu didapatkan dari hasil perhitungan sementara pihak tim penyidik Kejari Buleleng atas pengelolaan keuangan dan aset LPD Adat Anturan sejak tahun 2019.

Kasi Intel yang juga Humas Kejari Buleleng, AA Ngurah Jayalantara, mengatakan, penanganan kasus dugaan penyimpangan pengelolaan aset dan keuangan LPD Anturan masih dalam pengembangan. Kini sudah ada 10 orang saksi dimintai keterangan dalam penyidikan usai Arta Wirawan ditetapkan sebagai tersangka.

‘’Jumlah saksi yang sudah diperiksa dalam proses penyidikan khusus terhadap tersangka ada sebanyak 10 orang saksi, itu terdiri dari pihak pengurus LPD Anturan, nasabah LPD Anturan termasuk juga mantan Prajuru (Desa Adat Anturan),’’ kata Jayalantara, Rabu (8/12/2021).

Baca juga :  Jarak Pemilu dan Pilkada Mepet, KPU Usul Pilkada Serentak Mundur ke 2025

Dia mengatakan, tim penyidik belum menemukan adanya temuan baru atas dugaan kasus tersebut. Tim penyidik Kejari Buleleng juga masih menunggu hasil audit Inspektorat Buleleng. ‘’Sekarang ini masih pengembangan. Kalau soal temuan, masih sama seperti saat penyidikan umum sebelumnya,’’ jelas Jayalantara.

Di sisi lain, Desa Adat Anturan Buleleng berencana bakal membangkitkan kembali LPD Adat Anturan. Rencana ini telah dibahas pada Minggu (5/12/2021) melibatkan krama. Hal ini mengingat masih banyak terdapat uang para nasabah baik luar maupun dalam Desa Anturan serta kredit macet yang belum terselesaikan.

Hanya saja, rencana itu kurang mendapat kepercayaan krama kendati mereka mendukung upaya tersebut. Alasan krama, yakni harus ada pertanggungjawaban kejelasan terkait uang nasabah yang hingga sekarang masih belum bisa ditarik. Prajuru Desa Adat Anturan pun dapat memaklumi alasan krama atau para nasabah tersebut.

Kelian Desa Adat Anturan, Ketut Mangku, tak menampik kondisi itu. Bahkan Ketut Mangku mengakui selama ini banyak ada kekeliruan terhadap pengelolaan LPD Anturan karena telah menyalahi Pergub Bali terkait pengelolaan LPD. Terlebih LPD Anturan menjalankan usaha kaveling tanah yang diluar aturan yang berlaku.

‘’Kami sarankan agar masyarakat memahami kondisi LPD. Banyak uang nasabah belum didapatkan dan juga kredit macet yang perlu ditindaklanjuti. Krama Desa Adat Anturan sepakat ngajegang LPD agar berjalan kembali. Personalia pengelola LPD nanti dibahas dalam paruman mendatang,’’ pungkas Ketut Mangku. rik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.