DENPASAR – Sektor pertanian di Bali, termasuk pertanian buah ekspor, turut mengalami kelesuan sangat akibat kontraksi ekonomi yang dihajar pandemi Covid-19. Selain kian menunjukkan betapa tidak seimbangnya struktur ekonomi Bali yang bergantung pariwisata, kondisi ini menyebabkan sulitnya tenaga kerja lokal diserap di pasar kerja. Agar petani buah ekspor di Bali dapat bertahan, Partai Golkar siap mengawal dengan memberi pelatihan dan berupaya memangkas administrasi registrasi lahan pertanian.
Ketua DPD Partai Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry, Jumat (16/7/2021) berkata semua pihak mesti konsisten merumuskan langkah untuk keseimbangan baru terhadap struktur ekonomi Bali antara primer, sekunder dan tersier. Sebab, kata dia, sebelumnya ada ketidakseimbangan dengan pariwisata sangat dominan, dan akibatnya terpuruk dalam seperti sekarang.
“Ketika kondisi sekarang, Bali paling dalam kontraksi ekonominya, sampai minus 12 persen. Kita harus konsisten mewujudkan keseimbangan baru dengan memperkuat pertanian, dalam posisi buah-buah ekspor,” ucapnya usai pertemuan dengan perwakilan petani buah ekspor di DPD Partai Golkar Bali.
Ketua Badan Pembinaan dan Pemberdayaan Petani Golkar Bali, Jro Tesan, menguraikan, saat ini musim panen raya mulai Oktober 2021 sampai April 2022. Sayang, setelah pandemi tidak ada pesawat kargo ke Bali, dan otomatis petani memakai transportasi laut yang makan waktu panjang. Konsekuensinya, 16 eksportir buah di Bali mesti memperhatikan mutu buah yang dijual dengan selektif.
“Kendala di Bali itu sebagian besar kebun belum teregistrasi. Kebun yang teregistrasi sudah tidak berlaku pada tahun 2021, dan belum diperpanjang. Kami akan beri pelatihan petani didampingi akademisi. Kalau kebun belum diregistrasi akan ada kendala ekspor ke China,” jelas Ketua Asosiasi Ekspor Hortikultura Nasional itu.
Masalah lain, sambungnya, adalah ketersediaan tenaga sortir buah yang kebanyakan datang dari luar Bali. Untuk itu Golkar akan melatih tenaga sortir buah agar sesuai dengan selera pasar.
Sugawa menambahkan, sebagian kebun manggis dan salak di Bali belum diregistrasi, sehingga tidak bisa ekspor. Mengatasi itu, Golkar akan memberi pelatihan virtual agar petani segera registrasi. Selain itu, Golkar akan bersurat ke Kementerian Departemen Pertanian untuk mempermudah administrasi bagi petani yang akan registrasi. “Justru karena situasi PPKM Darurat ini, makanya pelatihan akan kami jalankan secara virtual,” urai Wakil Ketua DPRD Bali tersebut.
Mengenai tenaga sortir banyak dari luar Bali, Sugawa cukup menyayangkan. Dalam setahun, ucapnya, biaya untuk tukang sortir mencapai Rp25 miliar. Ini agak ironi, karena sesungguhnya peluang itu bisa diambil tenaga lokal, yang dalam kondisi lesu ekonomi butuh kesempatan kerja. Dan, sayang juga uang itu tidak beredar di Bali.
“Sampai sekarang di Bali ada 14 eksportir, dan belum maksimal registrasi karena prosesnya rumit. Golkar akan minta itu disederhanakan. Prinsipnya kami memotivasi masyarakat tetap menaati PPKM Darurat, tapi kita tetap harus bergerak,” tandasnya. hen
