Kawal Pelindungan Kawasan Suci Besakih, Ardhana Minta UMKM Lokal Diperkuat

  • Whatsapp
ROMBONGAN Komisi 3 DPRD Bali didampingi arsitek Popo Danes saat memeriksa titik-titik lokasi pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih di Pura Besakih, Karangasem, Sabtu (5/12/2020). Foto: Ist
ROMBONGAN Komisi 3 DPRD Bali didampingi arsitek Popo Danes saat memeriksa titik-titik lokasi pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih di Pura Besakih, Karangasem, Sabtu (5/12/2020). Foto: Ist

KARANGASEM – Pembangunan pelindungan kawasan suci Besakih di Karangasem oleh Pemprov Bali diyakini menghadirkan perubahan besar bagi Bali, terutama masyarakat lokal, baik dari sisi religius maupun ekonomis. Penataan di banyak sisi, selain mempercantik lanskap wilayah, dapat membuat nyaman umat Hindu untuk sembahyang saat piodalan, tidak lagi berjejal seperti saat ini. Hal tersebut merupakan konklusi dari kunjungan kerja Komisi 3 DPRD Bali ke Besakih, Sabtu (5/12/2020).

Ditemani Bendesa Besakih, Jro Mangku Widiarta; Popo Danes selaku arsitek pelaksana, dan Plt Kadis PU Bali, IGW Samsi Gunarta, dan kelompok ahli Pemprov Bali, rombongan legislator dipimpin Ketua Komisi 3, AAN Adhi Ardhana, meninjau titik-titik yang akan ditata. Mulai dari areal kios UMKM di Manik Mas yang akan dijadikan lahan parkir bertingkat untuk menampung 1.500 mobil dan 1.200 sepeda motor. Rombongan juga meninjau kios pedagang dalam keadaan terbengkalai, atap seng banyak jatuh dan tembok penuh coretan, karena tidak ada pengunjung akibat pandemi Covid-19. Kalaupun ada kios buka, barang yang dijual diletakkan asal-asalan. Papan besar bertuliskan “toilet” juga terpasang di mana-mana.

Bacaan Lainnya

Karena kawasan suci, banyak hal akan berubah ketika pembangunan selesai pada 2022. Antara lain tersedia anjungan bagi wisatawan untuk menyaksikan areal dalam penataran agung Besakih, stan untuk sewa atau membeli pakaian adat bagi yang tidak mengenakan baju adat, dan pemusatan UMKM di kawasan bencingah agar tidak mengusik kenyamanan umat yang hendak sembahyang. “Prinsipnya kita harus bagus masuk pura, pakaian jangan asal-asalan,” cetus Samsi.

Baca juga :  PAC Hanura Mengwi Siap Ciptakan Pilkada Damai dan Sehat

Berterima kasih karena pembebasan lahan di Manik Mas sudah beres, Jro Bendesa mengutarakan masih ada masalah terkait harga lahan di bencingah dihargai lebih rendah oleh tim appraisal dibanding Manik Mas. Kondisi ini membuat sejumlah warga belum mau melepas lahannya untuk penataan. Menanggapi keluhan itu, Adhi Ardhana berjanji komisinya siap mendampingi warga membahas hal itu, dan menjamin Gubernur Wayan Koster siap memberi solusi.

“Kami berharap ada titik temu dan berkeadilan, tapi harus ada dasar hukum dulu atau ada kompensasi dalam bentuk lain. Ini pembangunan berkesinambungan, minimal ke depan ada nilai lebih untuk warga,” ujar politisi PDIP itu.

Ardhana menguraikan, karena ada anggaran untuk program strategis pelindungan kawasan suci Besakih, Komisi 3 siap mengawal pelaksanaannya. Gambaran pembangunan dirancang konsep Pura Agung Besakih dari Pura Manik Mas yang harus dilalui umat saat sembahyang, sesuai dengan tata titi kearifan lokal. Penataan eksisting kegiatan ekonomi dan UMKM agar ditata baik, sehingga tidak timbul perselisihan perekonomian.

“Agar dipahami situasi lingkungan harus sinambung dengan kegiatan agama. Karena itu jangan ada di luar kebiasaan ritual agama, misalnya pedagang setel musik kencang yang tidak ada hubungan dengan keagamaan. Situasi ekonomi juga mesti menghargai lingkungan,” sebutnya usai sembahyang bersama.

Memberi ruang perekonomian UMKM di Besakih, jelasnya, tidak sama dengan mengkomersialkan kegiatan agama. Menurutnya, dunia ingin melihat keagungan Besakih, dan di titik itu pemerintah memberi ruang untuk pariwisata. Tapi, pariwisata yang ada mesti berkualitas, menjaga kebersihan dan kesucian lingkungan, serta menghormati budaya lokal.

Baca juga :  Lawan Polisi, Kaki Pencuri Laptop SMP PGRI 7 Denpasar Ditembak

“Kami ingin UMKM lokal bangkit kembali seiring penataan ini, yang penting tidak mengganggu situasi keagamaan. Selain itu UMKM ya beneran UMKM, jangan malah di baliknya ada pengusaha besar atau pejabat yang cawe-cawe dan justru merebut hak-hak masyarakat kecil,” lugas vokalis parlemen Renon tersebut.

Didesak apakah pengusaha besar mulai menyikut hak UMKM, dia tersenyum. “Di Denpasar ada yang begitu. Misalnya dia mengajukan izin UMKM, tapi ternyata praktiknya usaha besar. Kalau begini terus, UMKM kita mau dibawa ke mana? Gitu,” tandasnya. hen

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.