POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Polemik soal peristiwa pesta kembang api di Finns Beach Club saat dilangsungkan upacara agama Hindu di Pantai Berawa, turut disoroti anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih. Belajar dari insiden itu, anggota Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan betapa pariwisata berutang besar terhadap pengorbanan orang Bali dalam menjaga adat dan budaya. Pula bagaimana pentingnya menjaga keseimbangan antara budaya dan pariwisata.
Menurutnya, seyogianya selalu dikoordinasikan dan diselaraskan antara kepentingan desa adat dan pariwisata. Hanya, dia menegaskan kepentingan desa adat jauh lebih penting daripada masuknya pajak hotel dan restoran. Sebab, pengorbanan orang Bali itu termasuk pengorbanan suci.
“Mereka mengeluarkan biaya, waktu, dan sebenarnya tidak perlu imbalan dari pariwisata. Tapi kemudian pariwisata datang dan dan mengeksploitasi terlalu besar,” sesal Demer, sapaan karibnya, ditemui pada Kamis (24/10/2024).
Bagi Demer, kepentingan pariwisata jangan sampai merugikan eksistensi desa adat dan kegiatan upacara agama. Apalagi ketika terlalu mengeksploitasi desa adat dan upacara itu sendiri. “Bagaimana adat dan budaya Bali serta tradisi Hindu itu duluan ada ketimbang pariwisata, itu mesti jadi perhatian kita semua,” terangnya.
Disinggung langkah ke depan agar peristiwa serupa tidak terulang di tempat lain, dia berpendapat penertiban pelaku pariwisata, terutama Finns Beach Club, mesti dijalankan berkelanjutan. Pengawasan usaha juga tidak boleh setengah hati. Namun, jangan hanya berhenti di soal yang terlihat di permukaan saja seperti masalah kembang api itu. Pemerintah dan instansi terkait bisa masuk juga ke persoalan pajak dan tenaga kerja, khususnya ketika ada tenaga kerja warga negara asing.
“Begini, jangan sampai orang Bali hanya jadi kuli-kuli biasa. Banyak kok orang Bali hebat dan mampu bersaing, tapi mereka seperti kalah saing dengan tenaga asing,” sesalnya.
Sebagai praktisi pariwisata, Demer sependapat pemeriksaan mendalam terhadap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha di Finns Beach Club. Misalnya soal sempadan pantai, atau penggunaan ruang publik untuk usaha. Sebab, dari video yang ada, kembang api dinyalakan bukan di dalam areal usaha, melainkan di pantai.
“Tidak terlalu sulit sebenarnya melihat pelanggaran apa saja yang ada jika mau diperiksa mendalam. Tinggal cek regulasinya apa saja, dan apakah itu sudah dijalankan dengan benar atau belum?” sambungnya.
Dalam pandangannya, brand Bali yang mendunia memberi banyak keuntungan bagi pelaku usaha pariwisata di Bali. Karena itu, pelaku usaha wajib menjalankan kewajibannya, baik kepada masyarakat sekitar dalam bentuk tanggung jawab sosial maupun kepada pemerintah dalam bentuk bayar pajak. Jika aturan diabaikan, ulasnya, hanya soal waktu masyarakat lokal terjadi kecemburuan sosial yang bisa berubah menjadi persoalan baru.
“Pelaku usaha pariwisata harus ada rasa memiliki Bali juga. Jangan cuma mengeksploitasi Bali,” katanya memungkasi. hen
