POSMERDEKA.COM, GIANYAR – Dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024, ASN sangat rentan ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan salah satu pasangan calon (paslon). Tindakan ini menimbulkan potensi berhadapan dengan hukum ketika menampilkan keberpihakannya tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gianyar, Agus Wirawan Eko Saputro, Kamis (10/10/2024) menerangkan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, asas netralitas adalah setiap ASN tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. “ASN harus netral, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu,” tegasnya.
Bentuk keberpihakan tersebut, sebutnya, dapat berupa menghadiri deklarasi dukungan paslon, kegiatan paslon, menanggapi setiap postingan paslon seperti memberi like, komentar dan sejenisnya. Pula menyebarluaskan foto paslon, dan melakukan foto bersama dengan paslon dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
Semua itu dilarang berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Netralitas ASN.
“Agar ASN tidak sembunyi-sembunyi atau secara nyata di publik menunjukkan keberpihakan dukungan kepada paslon, dengan menggunakan anggaran kantor, maupun memanfaatkan fasilitas atau memfasilitasinya demi kemenangan paslon,” lugasnya.
Sanksi bagi ASN yang melanggar, jelasnya, bisa hukuman sedang, hukuman berat, dan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Menurutnya, tugas semua elemen masyarakat, terutama ASN, untuk memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan kondusif. Netralitas ASN, termasuk di dalamnya para kepala desa, menjadi hal terpenting.
ASN dan kepala desa cukup menentukan keberpihakan kepada salah satu paslon saat pencoblosan di bilik suara. “Mari kita jaga netralitas ASN untuk memperoleh Pilkada yang demokratis, jujur dan bersih dari rekayasa-rekayasa kotor untuk memperoleh pemimpin terbaik dan terpercaya,” ajaknya mengimbau. adi
