MATARAM – Angka kemiskinan di Provinsi NTB pada September 2013-September 2022, sesuai data BPS, mengalami penurunan dari sisi jumlah maupun persentase.
Persentase penduduk miskin pada bulan September 2022 sebesar 13,82 persen, turun 0,01 persen dibandingkan September 2021 yang sebesar 13,83 persen. Hanya, penurunannya masih di bawah target RPJMD NTB tahun 2018-2023. Parahnya, angka kemiskinan di NTB justru masih di atas rerata nasional.
“Seperti kata Pak Wapres, angka nasional itu rata-ratanya adalah 9,2 persen, tapi di Provinsi NTB masih kisaran awalnya 14 persen, kini 13,83 persen. Padahal harus diturunkan sampai 6 persen, jadi memang ada hal yang enggak serius dikerjakan dalam mengatasi program kemiskinan,” tuding Ketua Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat (FBPNR) DPRD NTB, Ruslan Turmudzi, Minggu (29/1/2023).
Menurut politisi PDIP itu, dengan hanya penurunan tingkat kemiskinan terjadi di wilayah perkotaan sesuai data BPS, itu artinya program pembangunan Pemprov dan termaktub dalam RPJMD NTB tahun 2018-2023, belum menyentuh masyarakat di perdesaan dan dusun di wilayah kabupaten/kota di NTB.
Apalagi jika dibandingkan target RPJMD, penurunan tersebut masih jauh dari harapan. Sebab, pada awal tahun RPJMD atau di 2018, angka kemiskinan NTB sebesar 14,63 persen. Kemudian ditargetkan turun satu persen setiap tahun, artinya tahun 2021 seharusnya angka kemiskinan di posisi 11,75 persen, selisih lebih dari dua persen dari angka yang dirilis BPS.
Bagi dia, program yang dijalankan Pemprov belum mampu berbuat banyak meningkatkan kesejahteraan penduduk. Terutama mengangkat penduduk miskin agar keluar dari garis kemiskinan akibat pandemi Covid-19. “Di sini pekerjaan rumah yang belum mampu digarap optimal oleh OPD lingkup Pemprov NTB,” sergah anggota Komisi IV itu.
Dia tak lupa mengingatkan Pemprov NTB terkait angka stunting yang masih di angka 33 persen. Menurut penjelasan pemerintah pusat, raihan Provinsi NTB jauh di atas angka stunting nasional yang saat ini 27 persen. Padahal target pemerintah, sesuai RPJMN sampai 2024, menurunkan angka stunting hingga 14 persen.
“Di akhir sisa pemerintahan ini, sebaiknya ndak usah banyak program, fokus saja pada aspek kemiskinan dan masalah stunting. Ingat, kalau sampai angka stunting ndak bisa ditekan, maka anak-anak NTB akan tumbuh kerdil,” paparnya bernada memperingatkan.
Dalam rilis BPS baru-baru ini, tercatat penurunan kemiskinan NTB terjadi di wilayah perkotaan. Dilihat pada September 2021 ke September 2022 terlihat penurunan sebesar 14,54 menjadi 13,98 persen. rul
