MATARAM – Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) Provinsi NTB meningkat tajam. Jika pada tahun sebelumnya, Provinsi NTB berada pada posisi paling rendah yakni pada posisi 34 dari 34 provinsi, kini IPK NTB melompat menjadi ranking 15 nasional.
Capaian 15 nasional itu tak terlepas dari terobosan pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja terpadu (Pepadu) plus pendampingan dan produktivitas wirausaha, serta bantuan peralatan yang dilakukan Disnakertrans NTB, dan berkolaborasi lembaga pelatihan kerja dan dunia industri, serta OPD terkait lainnya.
Bahkan, pada Indikator pelaksanaan pelatihan dan kompetensi tenaga kerja, NTB berhasil menempati posisi terbaik nasional. ‘’Ini merupakan prestasi luar biasa, karena pada tahun-tahun sebelumnya, ranking IPK NTB selalu saja berada di papan bawah,’’ ujar Kepala Disnakertrans NTB, Gede Putu Aryadi, Senin (24/1/2022).
Ia mencontohkan, IPK NTB tahun 2019 berdasarkan penilaian terhadap kinerja pembangunan ketenagakerjaan NTB, dengan menggunakan data indikator capaian tahun 2018, IPK NTB menempati ranking 26 nasional. Bahkan, lanjut Gede, di tahun-tahun sebelumnya juga belum pernah mencapai 20 besar nasional.
Di mana, IPK NTB tahun 2020 berdasarkan penilaian pusat menggunakan data indikator capaian pembangunan ketenegakerjaan tahun 2019, posisi NTB terjun bebas ke juru kunci ranking 34 dari 34 provinsi. ‘’Kami targetkan IPK NTB tahun 2022 ini, dengan menggunakan indikator capaian kinerja tahun 2021-2022, Provinsi NTB harus bisa menempati ranking 10 besar nasional,’’ kata dia.
Menurut Gede, sejauh ini, dua program unggulan yaitu pepadu plus dan zero unprosedural pemberangkatan PMI melalui gerakan edukasi dan sosialisasi terpadu menjadi pekerja migran sukses, akan terus dikebut pihaknya. Tentunya, dua program tersebut akan melibatkan dan bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait.
Apalagi, kata dia, dari sisi capaian zero uprosedural PMI, pihaknya bersyukur tahun ini Satgas perlindungan PMI NTB mendapatkan anugerah/tropi penghargaan dari Menaker RI sebagai Satgas PPMI terbaik nasional. Dari sisi, Satgas yang responsif dan memiliki program pencegahan dan perlindungan PMI yang dinilai sangat produktif.
Gede menegaskan, secara bertahap kegiatan edukasi, sosialisasi dan pencegahan, mulai dari hulu (desa) sudah mulai menampakkan hasil. Tak hanya itu, kasus-kasus PMI bermasalah akan mulai bisa ditangani satu demi satu.
‘’Termasuk, sindikat/mafia PMI kini sedang berproses dan mendapat dukungan dari TNI dan Polri. Kami optimis dengan kebersamaan dan soliditas yang baik, target tersebut akan bisa direalisasikan,’’ tandas Gede Putu Aryadi. rul
