MATARAM – Anggota DPR RI dari Dapil Pulau Lombok, Bambang Kristiono, menggelar Sosialisasi Daerah Pemilihan (Sosdapil) di dua kabupaten di Pulau Lombok, yakni Lombok Timur (Lotim) dan Lombok Tengah (Loteng), Sabtu (10/9/2022).
Politisi Partai Gerindra ini ingin memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara tetap berjalan harmonis dengan menggelar Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan MPR RI yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Pada kesempatan itu, dia sempat menyindir stigma caleg impor yang sempat heboh di NTB, sebagai bagian dari proxy war (perang proksi).
Saat sosialisasi, hadir sedikitnya 200 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta para pengurus Partai Gerindra di tingkat Kecamatan. Juga para akademisi yang menjadi narasumber pada kegiatan tersebut.
HBK, sapaan akrabnya, berkata, selain untuk memastikan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terus berjalan secara harmonis, sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini juga dimaksudkan untuk membuka wawasan masyarakat.
Terutama tentang pentingnya mewaspadai terbukanya arus informasi sebagai dampak modernitas dan globalisasi, yang akan sangat mudah membawa ideologi dari luar, yang berpotensi mengikis ideologi bangsa.
“Itu sebabnya sangat perlu terus menyosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di tengah-tengah masyarakat, agar semangat persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara tetap terjaga,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.
Dia menekankan, dengan terus disosialisasikannya Empat Pilar Kebangsaan, Indonesia akan menjadi kuat dan tidak mudah terpecah-belah dengan isu-su yang menyesatkan. Isu bisa datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.
Menurut HBK, walaupun perang terbuka seperti terjadi di Rusia dan Ukraina diprediksi tidak akan terjadi dalam kurun waktu beberapa puluh tahun ke depan di Indonesia, tapi saat ini Indonesia sangat rentan terhadap perang bentuk lain, yang dikenal sebagai proxy war. Dia mengajak Indonesia tetap waspada dengan perang proksi ini.
Lebih jauh dijelaskan, perang proksi adalah suatu peperangan, di mana lawan menggunakan kekuatan pihak ketiga sebagai pengganti untuk berkelahi satu sama lain secara langsung.
Akan menjadi masalah besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, ketika para elite kekuasaan, tokoh-tokoh sentral yang sangat didengar, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) tidak paham mereka digunakan sebagai aktor penting atau pelaku utama dari sebuah perang proksi.
Bentuknya bisa pengikisan, pelemahan, bahkan penghancuran nilai-nilai penting dan fundamental dari perjalanan kehidupan Indonesia sebagai bangsa.
Secara tidak disadari, sebutnya, saat ini ada segelintir elite di Indonesia sanggup “berselingkuh” dan bahkan mengkhianati warisan penting dan fundamental para pendiri bangsa Indonesia, yakni, Empat Pilar Kebangsaan, demi kepentingan pribadinya.
Padahal Empat Pilar Kebangsaan dinilai terbukti mampu menjaga dan mempersatukan Indonesia sebagai sebuah bangsa. “Menurut saya, isu dan stigmatisasi caleg impor adalah salah satu bentuk dari perang proksi yang hadir di tengah-tengah kita,” ucapnya, menyindir isu yang sempat hit di NTB, yang dinilai ditujukan untuk menyerang HBK. rul
