Hasil Kajian Pilkada, Simakrama Metode Paling Efektif di Bangli

DISKUSI kelompok terarah mengenai hasil kajian publik pada pelaksanaan Pilkada Bangli 2024 di KPU Bangli, Jumat (14/3/2025). Foto: ist

POSMERDEKA.COM, BANGLI – Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2024 di Bali secara keseluruhan mengalami penurunan. Kabupaten Bangli berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar dalam hal penurunan partisipasi pemilih.

Terkait kampanye atau sosialisasi Pilkada, metode tatap muka secara langsung melalui simakrama ke banjar atau desa adat paling efektif dibandingkan metode lainnya. Hal ini terungkap dalam diskusi kelompok terarah mengenai hasil kajian publik pada pelaksanaan Pilkada Bangli 2024 di KPU Bangli, Jumat (14/3/2025).

Bacaan Lainnya

Ketua KPU Bangli, Kadek Adiawan, mengungkapkan, untuk kajian ini pihaknya melibatkan dua perguruan tinggi di Bangli. ITP Markandeya Bali terkait metode sosialisasi Pilkada, UHN I Gusti Bagus Sugriwa terkait partisipasi masyarakat. Menurutnya, secara umum untuk metode sosialisasi Pilkada, selain simakrama, metode lain yang juga dinilai efektif adalah konser dan pentas seni budaya.

“Untuk jalan sehat dinilai kurang efektif, karena hanya menyasar masyarakat perkotaan yang ada di rute tersebut. Sementara metode sosialisasi langsung yang paling efektif melalui media massa yakni televisi dan media sosial seperti Facebook,” jelasnya.

Dari hasil kajian, imbuhnya, untuk metode sosialisasi cuma simakrama lebih efektif. Sebab, wilayah Bangli lebih banyak di perdesaan, sehingga tatap muka di desa atau banjar adat lebih efektif.

Baca juga :  Alam Ganjar Diskusi dengan Petani Muda Bali di Cau Chocolate

Lebih jauh disampaikan, partisipasi masyarakat di Bangli saat Pilkada 2024 mencapai 78,4%. Angka ini menurun dibandingkan pada Pemilu 2024 yang partisipasi pemilihnya mencapai 83%.

Situasi senada disebut terjadi semua kabupaten/kota di Bali. Salah satu pemicu menurunnya tingkat partisipasi masyarakat adalah lokasi TPS jauh, dan berbenturan dengan jam kerja bagi masyarakat yang kerja di sektor swasta. ”Ke depan kami akan evaluasi dan diupayakan pembuatan TPS yang bisa lebih menjangkau semua kalangan pemilih,” ulasnya.

Mengenai alasan pemilih berbenturan waktu pemilihan dengan jam kerja, Adiawan berharap pihak swasta mengikuti surat edaran dari pemerintah yang meliburkan semua karyawan saat pemilihan dan saat perhitungan suara.

Tindak lanjut hasil kajian dari dua perguruan tinggi ini, sambungnya, usai libur Lebaran nanti KPU akan mulai menjajaki semua perguruan tinggi di Bangli. “Termasuk pula sekolah SMA atau SMK di Bangli, untuk memberi pendidikan politik,” janjinya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.