DI tengah persiapan Kongres VI PDIP di Nusa Dua, Badung, Bali pada Sabtu (2/8/2025), dua hari sebelumnya Presiden Prabowo “menghadiahi” amnesti kepada (mantan) Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang terlibat kasus penyuapan oleh Harun Masiku. Tidak ada kaitan langsung, tentu. Namun, menimbang intensifnya komunikasi politik antara kubu Prabowo dan Megawati Soekarnoputri beberapa waktu lalu, jelas dua peristiwa itu berkelindan. Pun manifestasi kesepakatan panggung belakang antara kedua sosok elite politik itu.
Sebelum pengumuman pemberian amnesti, Kongres PDIP dicitrakan “genting, penuh waspada ada anasir penyusup, sampai akan dilangsungkan diam-diam”, toh kemudian tidak terbukti. Hasto bahkan datang ke Kongres dan dielu-elukan bak pahlawan oleh peserta Kongres, Sabtu (2/8/2025). Tidak ada kegaduhan, Kongres berjalan damai, dan PDIP menyatakan mendukung pemerintahan Prabowo “dengan syarat dan ketentuan berlaku”.
Pernyataan sikap partai oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menunjukkan ada “pelunakan” sikap resmi PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Tidak bergabung, tapi tidak juga sebagai oposisi pemerintah dengan alasan “tidak dikenal dalam sistem politik Indonesia”. PDIP berposisi sebagai kekuatan penyeimbang, dan akan mendukung kebijakan pemerintah selama selaras dengan konstitusi dan Pancasila. Situasi ini dikenal dengan istilah koopetisi, kooperasi atau kolaborasi di tengah kompetisi. Dalam bahasa gaul dinamai frenemy, gabungan friend (teman) dan enemy (lawan).
Secara semiosis, sikap moderat PDIP ini memberi ruang gerak sangat nyaman dalam mengarungi samudera politik nasional. Ketika pemerintahan bagus, mereka turut mendapat efek ekor jas (coattail effect) dan insentif elektoral. Namun, ketika pemerintahan berjalan negatif, PDIP mendapat amunisi untuk kritis dan menjadi opsi alternatif.
Lihat bagaimana PDIP mengkritik habis kebijakan pembagian Bantuan Tunai Langsung (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2009, tapi mendukung kebijakan serupa ketika dilakukan Presiden Jokowi tahun 2022. Tentu dengan segala justifikasi dan narasinya agar tidak kehilangan legitimasi sebagai partai yang mengklaim membela kepentingan wong cilik. Satu lagi, meminjam pandangan filsuf Michel Foucault, bermodal 110 kursi di DPR RI, PDIP dapat memerankan menara panoptikon bagi pemerintahan Prabowo.
Dalam batas tertentu, sikap PDIP ini sejatinya tidak beda jauh dengan ketika era Presiden Jokowi periode pertama. Berstatus sebagai pengusung Jokowi, tapi PDIP justru lebih galak di Senayan tinimbang partai lain. Bagai koalisi rasa oposisi. Situasi berulang pada periode akhir Jokowi, yang kemudian membuat PDIP dan Jokowi kini bermusuhan. Jadi, sebenarnya tidak ada hal baru, karena kisah kelahiran dan tabiat alamiah PDIP adalah kritis kepada penguasa. Bedanya, sekarang menjadi oposisi rasa koalisi bagi Prabowo.
Bagi Prabowo dan Gerindra, pemberian amnesti kepada Hasto dan kalemnya PDIP juga memberi keuntungan politik. Pertama, dalam waktu dekat situasi politik niscaya sejuk karena demarkasi antara koalisi dan oposisi kian kabur. Redamnya konflik memberi ruang gerak membuat dan menjalankan kebijakan tanpa terlalu banyak diusik. Sebab, kekuasaan sudah dinegosiasi dan dikompromikan. Narasi “demi persatuan nasional” relatif bisa diterima publik, karena terbukti bagaimana efek negatif polarisasi sebelumnya.
Kedua, Prabowo dapat menguatkan strategi komunikasi white branding algoritmik (Merlyna Lim, 2024) di media sosial setelah kemenangan di Pilpres 2024. Pencitraan positif lebih mudah dibuat. Kontroversi penulisan ulang sejarah Indonesia, aksi intoleransi yang gagap disikapi negara, gaduh pajak impor resiprokal dengan Presiden Donald Trump, dan beberapa hal minor kebijakan Prabowo dapat “diamankan” dari sorotan elite politik.
Ketiga, Prabowo ada modal mengunci kekritisan PDIP ketika ada agenda intervensi hukum memakai hak prerogatif Presiden, kepada entitas atau sosok tertentu yang berseberangan dengan PDIP. Prabowo serius menunjukkan komitmen merangkul oposisi, dengan memberi “hadiah” yang mungkin tak pernah dibayangkan publik sebelumnya. Tingginya risiko politisasi hukum Prabowo ini tentu mesti “diapresiasi” selayaknya oleh PDIP, minimal mengurangi kegaduhan politik.
Selanjutnya, terkait masih ditabalkannya Mega di kursi Ketua Umum PDIP, ini bisa dimaknai sekurang-kurangnya tiga hal. Pertama, Mega belum percaya salah satu dari kedua anaknya mampu mengendalikan partai sebaik dia. Rivalitas kubu Prananda Prabowo dan Puan Maharani sudah jadi rahasia umum. Karakter, ideologi (dan agenda) politik keduanya yang berpunggungan, konon menjadi faktor utama pertimbangan Mega. Termasuk bagaimana merumuskan sikap partai di Kongres terhadap pemerintah, juga bagian dari upaya mengakomodir dan menyelaraskan kepentingan faksi di internal.
Kedua, Mega mengirim sinyal kondisi politik kurang kondusif jika regenerasi dilakukan sekarang. Soal kapan waktu dan sosok siapa yang tepat, hanya Mega dan Tuhan yang tahu. Sikap ini logis, mengingat kekalahan partai dalam Pilpres 2024 berdampak kejatuhan moral kader, citra dan posisi tawar partai kepada penguasa. Bayangkan jika PDIP mesti bernegosiasi dengan Prabowo atau ketum partai lain yang senior. Figur paling pantas, berwibawa dan punya legitimasi kuat ya… Mega, dengan segala atribut dan sejarah kiprahnya sejak era Orde Baru sampai saat ini.
Ketiga, dengan tetap sebagai Ketum, Mega sekaligus menegaskan pintu damai PDIP dengan Jokowi tidak (akan) dibuka. Berbeda ceritanya jika Puan Maharani yang dipilih sebagai Ketum. Sebab, publik mafhum bagaimana mesranya Puan dengan Jokowi, termasuk Gibran Rakabuming Raka, Wapres cum putra sulung Jokowi.
Terakhir, lenturnya sikap PDIP juga dapat dimaknai bahwa permintaan agar Prabowo tidak lagi di bawah bayang-bayang Jokowi, “sudah terlihat ada sinyal menuju ke arah itu”. Andai dalam waktu dekat terjadi suksesi petinggi Polri yang oleh PDIP dianggap orangnya Jokowi, itu dapat dibaca sebagai pernyataan santun Prabowo menggenapi negosiasi. So, rasanya bukan kejutan bila kemesraan Mega dan Prabowo di Pilpres 2009 dengan slogan Megapro terulang kembali. Gus Hendra
