Golkar Akhirnya Sepakat Lanjutkan Pembahasan Dana PEN

  • Whatsapp
RAPAT Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Foto: rik
RAPAT Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2021. Foto: rik

BULELENG – Polemik jumlah pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) diajukan oleh Pemkab Buleleng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) Persero, sebesar Rp571,39 miliar lebih yang dikritik habis fraksi Golkar DPRD Buleleng, kembali berlanjut pada rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng atas Ranperda Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Gede Suradnya, dan dihadiri Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, pada Rabu (18/11/2020) di ruang sidang utama DPRD Buleleng, Fraksi Golkar pada intinya sependapat dengan rencana pinjaman dana PEN itu. Tapi besaran dan peruntukannya harus seimbang dan merata di sembilan kecamatan.

Bacaan Lainnya

Hal ini disampaikan langsung juru bicara Fraksi Golkar DPRD Buleleng, Nyoman Gede Wandira Adi. Jumlah pinjaman itu dinilai sangat fantastis jika dibandingkan dengan kondisi pendapatan daerah Buleleng.

Wandira Adi pun tak menampik, jika usulan jumlah pinjaman dana PEN ini tidak sepenuhnya akan dipenuhi, karena masih dikaji pemerintah pusat. Jika usulan ini disetujui semua, fraksi Golkar pun khawatir akan berpengaruh terhadap ABPD Buleleng untuk 10 tahun ke depan. ‘’Apabila asumsi pinjaman disetujui 100 persen, Fraksi Golkar berharap agar Bupati untuk memasang peningkatan PAD melalui pajak daerah sesuai dengan PDRB yang diasumsikan Rp41,016 triliun, dengan text ration diasumsikan 0,57, maka idealnya pajak daerah dirancang Rp233 miliar lebih,’’ jelas Wandira Adi.

Baca juga :  Musda Golkar dan Legitimasi Kuasa Demer

Selain pandangan umum Fraksi Golkar, pada intinya seluruh fraksi di DPRD Buleleng menyatakan sepakat untuk segera melanjutkan pembahasan Ranperda Buleleng tentang APBD Tahun Anggaran 2021 untuk selanjutnya disahkan menjadi perda.

Seperti gabungan Fraksi PDIP, Gerindra, dan Demokrat-Perindo melalui juru bicaranya Wayan Indrawan menyampaikan, agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan pandemi Covid-19, dengan prioritas kesehatan dan dampak ekonomi.

Kemudian dari fraksi Nasdem lewat juru bicara Jayadi Asmara dan fraksi Hanura melalui juru bicara Wayan Teren, menyatakan bahwa RAPBD Buleleng tahun 2021 agar segera dilanjutkan pembahasannya sampai ditetapkan menjadi perda.

Wakil Bupati Buleleng, Nyoman Sutjidra, mengaku, hasil rapat ini akan kembali dilakukan kajian, sehingga bisa dijelaskan secara detail khusus penggunaan dana PEN. ‘’Dana PEN ini diperlukan ditengah pandemi. Ini program untuk pemulihan ekonomi di Buleleng dengan sinergitas antara pariwisata dam pertanian,’’ pungkas Sutjidra.

Selanjutnya, terhadap pandangan dari Fraksi-fraksi DPRD Buleleng ini akan diserahkan ke Bupati Buleleng untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan jawaban Bupati Buleleng pada rapat paripurna selanjutnya. 018

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.