DENPASAR – Partai Gerindra sebagai bagian dari Koalisi Jembrana Maju (KJM) ternyata belum sepenuhnya menerima paket Nengah Tamba-Patriana Krisna alias Ipat yang direkomendasi Partai Golkar. Tidak adanya bukti fisik rekomendasi resmi DPP Partai Golkar, itulah soalnya. Di sisi lain, Golkar Jembrana mengakui rekomendasi paket itu yang dilansir ke media hanya sebatas lisan.
Ketua DPC Gerindra Jembrana, Kade Dharma Susila, berkata sejauh ini partainya belum melihat bukti rekomendasi dimaksud. Itu juga menjadi penyebab partainya belum dapat mengeluarkan rekomendasi untuk paket tersebut, meski juga tidak menyatakan menolak. “Hitam di atas putihnya belum ada, bagaimana kami bisa mengeluarkan rekomendasi?” sebutnya ditemui, Senin (20/7/2020) di DPRD Bali.
Lebih lanjut diutarakan, ada hal lain juga yang mengganjal di benaknya terkait kepastian paket itu. Yang dimaksud adalah status Ipat yang menjadi PNS di Pemkot Kediri, Jawa Timur. Meski mengaku siap mundur, sampai sekarang tidak ada kejelasan sejauh mana pengunduran diri putra mantan Bupati Jembrana, I Gde Winasa, tersebut. “Apa jaminan dia benar mundur dari PNS ketika direkomendasi? Prosesnya harus benar dulu, harus jelas,” urai anggota Komisi II DPRD Bali itu.
Plt Ketua DPD Partai Golkar Jembrana, Made Suardana, yang dimintai tanggapan, tidak memungkiri bukti surat rekomendasi dari DPP memang belum ada. Dia bilang soal ini sempat jadi bahan pertanyaan di internal Golkar Jembrana dan di kader. Ketika ditanyakan ke DPD Partai Golkar Bali, dikatakan rekomendasi DPP memang sebatas lisan.
“Saya sudah minta rekomendasi tertulis untuk disampaikan ke kandidat yang dapat dan tidak, tapi sampai sekarang belum dapat yang tertulis. Jadi, ya kami sampaikan secara lisan juga ke induk partai koalisi,” kata anggota Komisi III DPRD Bali itu.
Suardana beralasan kemungkinan rekomendasi tertulis akan diturunkan dan diserahkan induk partainya berbarengan dengan rekomendasi dari Demokrat dan Gerindra. Rekomendasi dari Demokrat disebut kemungkinan turun tanggal 25 Juli mendatang. Jika itu keluar, Golkar kemungkinan langsung mengeluarkan. Begitu juga dengan Gerindra.
Dikejar apa alasan DPP belum merilis rekomendasi tertulis, dia berujar karena ada syarat belum dilengkapi, yakni kepastian dan tanggung jawab Ipat yang berstatus PNS. Surat proses mundur dari PNS diperlukan saat pendaftaran calon di KPU. Jika kemudian ada masalah dengan syarat administrasi itu, dia mengaku menyiapkan alternatif rencana lain. “Iya, paket ini belum final untuk koalisi, karena masih menunggu Gerindra dan Demokrat,” ulasnya.
Apakah Ipat sudah diberitahu dia belum resmi diusung KJM? Suardana mengangguk. Paket Tamba-Ipat, sambungnya, baru sebatas direkomendasi Golkar, belum secara bulat oleh KJM. “Makanya kami dorong sama-sama agar secepatnya Demokrat merilis rekomendasi, baru pastikan itu paketnya,” tandas politisi kalem itu. hen
