MATARAM – Pelaksanaan Pemilu 2024 disepakati berlangsung pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang oleh pemerintah dan KPU RI serta Bawaslu RI, Senin (24/1/2022). Tetapi, untuk menindaklanjuti itu dalam bentuk tahapan Pemilu, regulasi berupa Keputusan KPU masih dipersiapkan. Selain itu, pelaksanaan tahapan Pemilu juga perlu sinkronisasi antara KPU dan pemerintah. Hal itu diutarakan Divisi Parmas KPU NTB, Agus Hilman, Selasa (25/1/2022).
Menurut Hilman, keputusan waktu pelaksanaan Pemilu tersebut baru dalam bentuk keputusan politik. Nanti hasil kesepakatan itu akan diperkuat lagi dengan regulasi dalam bentuk Keputusan KPU. “Itu soal teknis saja, yang jelas dengan kesepakatan itu sekarang sudah ada kepastian jadwal pelaksanaan Pemilu 2024. Sebab, dengan adanya kepastian ini, kami sebagai penyelenggara bisa mulai melakukan persiapan dari sekarang,” kata Hilman.
Dengan ditetapkannya waktu pelaksanaan Pemilu 2024 itu, dia memastikan tahapan Pemilu akan dimulai dari tahun 2022 ini. Hal itu merujuk dari pengaturan terkait dengan tahapan Pemilu itu dilaksanakan minimal selama 20 bulan. Dan, 20 bulan sebelum 14 Februari 2024 berarti masuk pada tahun 2022.
Terkait tahapan Pemilu, dia mendaku program dan jadwal lainnya akan dilakukan konsultasi serta pendalaman lebih lanjut bersama pemerintah dan DPR. Pendalaman itu dilakukan karena menyangkut efisiensi waktu dan anggaran.
“Yang baru disepakati tadi itu hanya soal waktu hari H pemungutan suara saja, terkait tahapan yang lain masih akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah dan DPR,” ungkapnya.
Hilman mencontohkan waktu pelaksanaan tahapan yang belum sinkron, karena usulan KPU itu sekitar 25 bulan, tapi pemerintah menginginkan dipersingkat. Kemudian untuk tahapan masa kampanye, pemerintah juga minta dipersingkat. “Itu semua harus dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR karena ini menyangkut anggaran,” lugasnya. rul
