POSMERDEKA.COM, BULELENG – Efisiensi anggaran diterapkan di semua institusi di Indonesia, termasuk di jajaran Bawaslu, sejak awal tahun 2025 ini. Meski demikian, kondisi itu bukan berarti mengorbankan alur komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Wajib adanya komunikasi dan informasi terkait pengawasan kepemiluan itu jadi perhatian anggota Bawaslu Bali, Gede Sutrawan, saat berkunjung ke Bawaslu Buleleng, Rabu (12/3/2025).
Menurut Sutrawan, meski terjadi keterbatasan anggaran, ada beberapa aspek yang tetap harus diprioritaskan jajaran Bawaslu. Salah satunya adalah jaringan komunikasi dan informasi kepada masyarakat. “Kita harus memastikan bahwa alur informasi dan komunikasi tetap berjalan lancar. Jangan sampai efisiensi anggaran justru memutus akses masyarakat terhadap informasi penting tentang kepemiluan,” ujar Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bali itu.
Lebih jauh diutarakan, komunikasi yang baik antara Bawaslu dan masyarakat sangat penting dalam menjaga transparansi serta pengawasan demokrasi ke depan. Dia menegaskan, jajaran Bawaslu harus tetap bekerja maksimal dalam memberi pelayanan informasi serta literasi kepemiluan kepada publik.
Sutrawan juga menyoroti peran teknologi dalam menjaga efektivitas komunikasi di tengah keterbatasan anggaran. Pemanfaatan media sosial, website resmi, serta platform digital lainnya harus semakin dioptimalkan, agar informasi kepemiluan tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
Selain itu, sambungnya, Bawaslu harus terus berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk media, organisasi masyarakat, dan perguruan tinggi. Hal ini bertujuan untuk memperkuat penyebaran informasi terkait pengawasan pemilu, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya demokrasi yang bersih dan transparan.
“Walaupun ada keterbatasan anggaran, tugas utama kita dalam mengawal demokrasi tidak boleh terhenti. Bawaslu harus tetap menjadi rumah demokrasi dan ruang diskusi bagi masyarakat,” serunya.
Dengan komitmen ini, Sutrawan berharap Bawaslu tetap mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menggencarkan gerakan pengawas partisipatif, guna memperkuat legitimasi pemilu berikutnya. hen
