POSMERDEKA.COM, MANGUPURA – Masih adanya kelompok masyarakat apatis terhadap politik praksis, antara lain dipicu karena merasa politik tidak berkaitan langsung dengan kehidupan mereka. Padahal nyaris semua sisi kehidupan berkelindan dengan kebijakan publik, yang lahir karena proses politik praksis.
“Kadang kita merasa politik itu jauh dari kehidupan kita di laut. Padahal keputusan yang diambil para pemimpin, dari pusat sampai desa, punya dampak langsung ke dapur kita,” kata Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, di hadapan Kelompok Nelayan Baruna II di Banjar Sogsogan, Cemagi, Senin (5/5/2025).
Bertemu kelompok nelayan itu, Ariyani memberi edukasi politik guna memperluas jangkauan pengawasan partisipatif kepada seluruh elemen masyarakat. Dalam dialog interaktif di pesisir pantai tersebut, Ariyani mengajak para nelayan untuk tidak hanya menggunakan hak pilihnya. Mereka juga turut mengawasi jalannya proses demokrasi.
Pada saat berdialog, Ariyani mengingatkan bahwa segala aspek dalam kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan para nelayan, tidak bisa dilepaskan dari keputusan politik. Dia memberi contoh dari harga bahan bakar kapal sampai akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka, semua itu ditentukan oleh kebijakan yang lahir dari proses politik. “Masa depan anak-anak kita, keberlanjutan laut kita, bahkan harga ikan di pasar itu semua berkelindan dengan kebijakan publik,” tegasnya.
Contoh lain, sambungnya, adalah bagaimana perubahan kebijakan impor ikan bisa mempengaruhi harga tangkapan nelayan lokal. Atau bagaimana keberadaan proyek pariwisata di pesisir bisa mengancam ruang hidup para nelayan.
Berpijak dari realita itu, Ariyani menekankan bahwa masyarakat, termasuk nelayan, memiliki peran penting dalam mencegah praktik-praktik yang mencederai demokrasi. Seperti terjadinya politik uang, penyalahgunaan kekuasaan, dan manipulasi data pemilih. Dengan pengetahuan dan kesadaran, masyarakat bisa menjadi pengawas partisipatif yang menjaga integritas pemilu dari tingkat paling dasar.
Menurutnya, menyasar kelompok nelayan adalah bagian dari komitmen Bawaslu untuk memperluas basis pengawasan di daerah rawan pelanggaran. “Wilayah pesisir kerap luput dari sorotan, dan praktik manipulatif kerap menyasar daerah-daerah yang dianggap jauh dari pantauan. Kami tentu ingin memperkuat fondasi pengawasan kami di lingkup wilayah terkecil,” lugasnya usai sosialisasi. hen
