BULELENG – DPRD Kabupaten Buleleng mengusulkan agar Pemkab bisa menurunkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bagi lahan pertanian. Hal ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat. Mengingat kenaikan NJOP dirasa terlalu memberatkan.
Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna, mengatakan, Pemerintah Buleleng pada 2019 lalu menaikkan NJOP untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai yang dikenakan tergantung dengan zonasi dan fungsi lahan.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang harus dibayar oleh petani berbeda-beda. Seperti sawah yang ada di tepi jalan utama, PBB yang dibayar mencapai ratusan ribu per tahun.“Banyak menjadi keluhan masyarakat terkait besaran kenaikan. Bagi kami, ini harus ada evaluasi,” ujar Supriatna usai rapat pembahasan draf pokok-pokok pikiran untuk Rancangan Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 di DPRD Buleleng pada Selasa (14/3/2023).
Kenaikan NJOP sebagai upaya meningkatkan PAD ini pun diakui percuma. Karena banyak petani yang akhirnya memilih untuk tidak membayar pajak. Alhasil, target PAD dari sektor PBB yang dipasang oleh Pemkab pun tidak tercapai.”Banyak masyarakat yang tidak bisa membayar PBB. Pertanian atau perkebunan masyarakat dua tahun baru bisa menghasilkan. Sementara PBB harus dibayar setiap tahun,” imbuhnya.
Lanjut Supriatna, NJOP idealnya diturunkan setengah dari nilai yang ditetapkan saat ini, atau dikembalikan seperti nilai pada 2018 lalu. Pihaknya pun berharap penurunan ini bisa dilakukan Pemkab dalam waktu dekat.”Kami berharap Pj Bupati segera merespons. Nilai khusus lahan pertanian serendah-rendahnya, atau dikembalikan seperti sebelum ada kenaikan,” harap Supriatna.
Dia menambahkan, saat ini upaya untuk menyejahterakan petani harus terus dilakukan. Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) juga telah menggelontorkan dana miliaran untuk memberikan bantuan, pupuk, bibit, maupun alat pertanian bagi petani.”Kita tengah fokus sektor pertanian dan UMKM, sehingga pemerintah bisa memberikan porsi anggaran lebih. Jadi, ini juga penekanan kami,” pungkasnya. edy
