BULELENG – Memastikan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) bagi masyarakat terdampak Covid-19 agar sasaran, anggota DPRD Buleleng mengecek ke sejumlah desa, Rabu (13/5/2020). Kunjungan ini juga menindaklanjuti arahan Kemendagri RI terkait refokus anggaran penanganan Covid-19. Legislator yang mengawal penyaluran BLT itu yakni Ketua Komisi III, Luh Marleni, bersama anggota Nyoman Meliun. Desa yang disambangi yakni Desa Bebetin, Sekumpul dan Lemukih, Kecamatan Sawan, dan kedua anggota parlemen itu diterima perbekel masing-masing desa.
Perbekel Desa Bebetin memaparkan, dari total DD Rp1,1 miliar lebih, sebanyak 30 persen digunakan untuk pemberian bantuan BLT kepada masyarakat yang belum tersentuh bantuan dari pusat. Ada sebanyak 183 KK di desa tersebut yang menerima BLT senilai Rp600 ribu per KK selama tiga bulan.
Di Desa Sekumpul, menurut Perbekel Made Suarta Dana, dari DD sebesar Rp900 juta lebih, hanya 25 persen yang dialokasikan yakni Rp282 juta untuk 215 KK. Namun, anggaran yang ada masih kurang karena kebutuhan mencapai Rp387 juta. Untuk menutupi kekurangan Rp105 juta, dari Pemdes Sekumpul akan melakukan kolaborasi antara dana desa, BKK Desa Pakraman, dana BUMDdes, dan dana sosial dari LPD.
Selain itu, di Desa Sekumpul juga terdapat program padat karya tunai (PKT) yang dianggarkan senilai Rp150 juta. Dana untuk program itu diberikan kepada masyarakat desa setempat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19. Masyarakat diajak bekerja oleh desa dengan upah Rp15 ribu per jam untuk satu orang.
Sedangkan di Desa Lemukih, seperti yang disampaikan Perbekel Nyoman Singgih, total DD yang diterima berjumlah Rp966 juta. Dari besaran anggaran itu, sebesar 30 persen atau Rp228,9 juta yang dianggarkan untuk 161 KK sebagai penerima BLT DD.
Luh Marleni mengatakan, kunjungan ini untuk dapat memastikan kondisi di lapangan dalam penyaluran BLT DD agar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak. Dengan begitu, jelasnya, tidak ada kericuhan yang ditimbulkan. “Kami melakukan kunjungan ini dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Kemendagri saar diadakan webinar. Harapan saya agar dana desa itu digunakan sebenar-benarnya, bantuannya juga harus tepat sasaran,” serunya.
Kendati saat ke lapangan masih ditemukan ada beberapa persoalan dihadapi sejumlah desa, misalnya masih minim alokasi anggaran untuk BLT DD hingga tidak bisa menjangkau seluruh masyarakat yang berhak menerima, Marleni berjanji akan mencarikan solusi. Namun, politisi NasDem ini kembali mengingatkan, kedepankan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Setelah kunjungan, dia berkata mendapat informasi bahwa sudah ada beberapa dana bantuan yang diterima, baik dari pusat terutama bantuan BNPT, dan PKH.
“Jadi, bantuan itu menjangkau warga lainnya. Karena jelas, penerima bantuan khusus BLT DD tidak boleh dobel,” pungkas Marleni. 018