POSMERDEKA.COM, BANGLI – Untuk menyatukan persepsi dalam penanganan persoalan sosial, Komisi 2 DPRD Bangli melangsungkan rapat kerja (raker) dengan Dinas Sosial (Dinsos) Bangli, Kamis (10/10/2024). Raker yang dipimpin Ketua Komisi 2, I Ketut Mastrem itu, meminta Dinsos memutakhirkan data masalah sosial di Bangli.
Dalam rapat tersebut banyak hal yang dinilai perlu ditekankan dalam menangani masalah sosial, seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, lansia telantar, dan kemiskinan. Anggota Komisi, I Made Diksa, mengapresiasi kinerja Dinas Sosial yang dinilai luar biasa. Kapan saja dihubungi langsung diatensi.
Ke depan, dia berjanji akan mengajak serta saat kunjungan kerja. Termasuk siap mengantar untuk melobi pusat. “Kita sadari APBD Kabupaten Bangli tidak cukup untuk membiayai kegiatan. Untuk itu mari kita berjuang bersama lewat Kementerian Sosial,” ajaknya.
Ketut Mastrem yang ditemui usai rapat kerja mengatakan, rapat kerja ini sangat penting. Tujuannya agar anggota DPRD Bangli dengan Dinas Sosial ada persamaan persepsi untuk sosialisasi ke masyarakat. Jangan sampai DPRD mengatakan aturan A, lantas Dinas Sosial selaku mitra kerja mengatakan.
“Kami bakal reses, jadi perlu menyamakan persepsi dengan OPD. Jangan sampai antara kami dan OPD nanti memberi jawaban yang berbeda terkait penanganan masalah sosial di Bangli,” terangnya.
Dia mengakui APBD Bangli belum cukup untuk penanggulangan masalah sosial seperti kemiskinan ekstrem, anak yatim, lansia serta masalah lainnya. Maka legislatif mendorong Dinas Sosial untuk memanfaatkan anggaran dari APBN maupun APBD Provinsi Bali.
Legislatif juga minta Dinas Sosial terus melakukan pemutakhiran data masalah sosial. Jika datanya valid, dia yakin bisa meminimalisir persoalan. “Di masyarakat sering mencuat, kalau si A dapat kok si B tidak? Nah ini kan ada indikator yang dipakai, makanya ini yang perlu kita ketahui bersama biar masyarakat bisa paham,” ulasnya menandaskan. gia