DPRD Bangli Godok Ranperda RTRW Secara Maraton

RAPAT paripurna dengan agenda penyampaian ranperda tentang RTRW Kabupaten Bangli tahun 2022-2042 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Bangli, Rabu (18/1/2023). Foto: ist

BANGLI – DPRD Bangli bersama eksekutif membahas Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2022-2042. Ranperda ini dipandang sangat urgen, sehingga DPRD Bangli mematangkan secara maraton sejak Rabu (18/1/2023) sampai Kamis (19/1/2023).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bangli, I Ketut Suastika, didampingi para wakil ketua DPRD dan anggota. Dari eksekutif hadir Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta; Wakil Bupati I Wayan Diar, serta pihak eksekutif terkait.

Bacaan Lainnya

Sedana Arta dalam pidato pengantarnya menyebutkan, seiring bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan ruang semakin meningkat. Pun kebutuhan percepatan pembangunan perlu ada pengaturan agar pembangunan tidak membahayakan ekosistem. Dengan demikian Perda RTRW perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

“Urgensi keberadaan Perda RTRW merupakan legalitas sebagai acuan oleh Pemerintah Daerah memanfaatkan ruang wilayah dalam mengatur pembangunan di daerah, yang berdampak pada pengelolaan lingkungan hidup agar lebih teratur, dan menjamin kehidupan masyarakat ke depan,” terangnya.

Dia menguraikan, Perda RTRW merupakan cetak biru yang menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah mengarahkan lokasi dan memanfaatkan ruang dalam penyusunan program pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Pula menjadi dasar dalam memberi rekomendasi pengarahan pemanfaatan ruang di daerah.

Baca juga :  Bule Amerika Ditemukan Gantung Diri

Selain itu, Perda RTRW juga bertujuan memberi kepastian hukum dalam meningkatkan iklim investasi di daerah, untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. “Ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai semangat UU Cipta Kerja,” paparnya.

Ranperda ini, jelasnya, melalui proses diskusi sangat alot dalam pembahasan lintas sektoral kementerian dan lembaga terkait. Pada akhirnya terbit surat persetujuan substansi. Terdapat batas waktu yang harus dipenuhi sejak dikeluarkannya surat persetujuan substansi.

Dia berharap pembahasan Ranperda dapat dilakukan dengan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Agar apa yang dihasilkan nanti dapat diterima semua pihak, dan dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pintanya.

Fraksi-fraksi di DPRD Bangli melalui pemandangan umumnya menyepakati membahas Ranperda RTRW tersebut. Seperti disampaikan Fraksi Restorasi Hati Nurani yang dibacakan I Ketut Guna, dalam pembahasan nanti betul-betul diberi ruang dan waktu untuk dibahas bersama-sama.

Sementara Fraksi PDIP, melalui juru bicara Ni Nengah Dwi Madya Yani, menekankan komunikasi menyeluruh terkait kompensasi daerah sebagai daerah resapan sumber air di Pulau Bali.

Fraksi Golkar melalui I Nengah Darsana mempertanyakan apakah Ranperda mempertimbangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem alam, dampak lingkungan, dampak sosial dan daya manfaat bagi masyarakat Kabupaten Bangli. Sebab, konsep tersebut layak diterapkan kembali sebagai upaya pelestarian hutan, dan sebagai upaya menata kawasan suci yang pro-lingkungan.

Baca juga :  Bupati Mahayastra Serahkan Bantuan Bencana di Tulikup Kaler dan Mawang

“Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses penataan ruang. Kami minta Pemkab Bangli mempertegas larangan penggunaan ruang manfaat jalan sebagai lahan parkir pribadi, karena hal ini dapat mengganggu ketertiban lalu lintas,” serunya.

Golkar juga menukik terkait pengembangan Kawasan Efektif Pariwisata Kintamani ditunjang dengan pengembangan infrastruktur pendukung kepariwisataan yang ramah lingkungan (green infrastructure). Termasuk penetapan tata bangunan khusus bagi yang berada di kawasan sempadan jurang diatur. “Apakah ini akan diatur dalam peraturan daerah secara khusus terkait bangunan yang ada di sempadan jurang,” paparnya.

Sementara Fraksi Partai Demokrat melalui I Made Krisnawa mendorong penyelamatan ekosistem Danau Batur dan lingkungan sekitar. Sebab, Danau Batur yang memiliki nilai sejarah adalah sumber kehidupan dan perekonomian warga. “Beberapa kasus kaitan dengan cipta kerja perekonomian masyarakat sering benturan dengan upaya perlindungan ekosistem,” pungkasnya. gia

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.