POSMERDEKA.COM, DENPASAR – Banyaknya keluhan masyarakat soal kemacetan lalu lintas di Bypass Ngurah Rai, Denpasar menuju Pelabuhan Sanur di Jalan Pantai Matahari Terbit, masuk ke meja kerja Komisi III DPRD Bali. Menelisik akar persoalan sekaligus mencari solusi komprehensif, Komisi III mengundang Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Bali, Dinas PUPR dan Perkim Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, Bappeda Provinsi Bali, dan Dinas Perhubungan Denpasar di DPRD Bali, Selasa (25/7/2023). Dari rapat koordinasi itu terkuak, selain sangat kompleks, persoalan ini mustahil bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Kepala Dishub Bali, IGW Samsi Gunarta, memaparkan persoalan dan upaya penanganan yang dilakukan. Misal menutup U turn di Bypass, juga contra flow. Namun tidak berhasil mengatasi, dan kemacetan sampai di patung Titi Banda di utara. Dishub juga membuat beberapa alternatif akses kawasan Pelabuhan Sanur sebagai solusi. Hanya, masalah sangat kompleks dan tidak bisa diselesaikan sekaligus. “Solusi instan tidak bisa, hanya opsi jangka pendek,” jelas birokrat kalem itu.
Ketua Komisi III, AAN Adhi Ardhana, yang memimpin pertemuan, minta BPTD ikut urun saran dan sama-sama bertanggung jawab atas persoalan kemacetan ini.
Puspa dari Dinas PUPR menjelaskan, instansinya sedang menyusun feasibility study kemacetan akibat beroperasinya Pelabuhan sanur. Ada beberapa alternatif yang ditawarkan, salah satunya jalan masuk dari Jalan Waribang ke Padanggalak dengan menyusuri pantai dan masuk kawasan Matahari Terbit. “Ini perlu konstruksi dan biaya tinggi, kita bikin dua jembatan dan konstruksi harus khusus karena di pantai,” sebutnya.
Menyikapi opsi-opsi yang disampaikan, Ardhana mengingatkan kepada OPD terkait di Pemprov Bali bahwa Gubernur Wayan Koster mengatensi penuh persoalan ini. Banyaknya mobil parkir di Bypass saat ini karena keluar dari Pelabuhan Sanur. Selain itu banyak sopir mobil online parkir menunggu penumpang yang baru keluar dari kapal boat. Dia pun menyarankan agar angkutan online bisa kerja sama dengan usaha transportasi desa adat setempat, untuk mengurangi kemacetan.
“Kalau solusi jangka panjang ya transportasi umum harus jelas, misalnya sediakan bus untuk antar tamu ke tempat di mana bisa parkir. Parkir ini persoalan besar, kita harus sediakan kantong parkir sementara,” pesan politisi PDIP itu.
Legislator IGA Diah Werdhi Srikandi menambahkan, kemacetan sangat parah sejak pukul 09.00 Wita. Kemudian travel yang menjemput tamu sudah ngetem sejak pukul 13.00, padahal tamu keluar kapal puku 16.00. “Apa tidak bisa kita parkir berbayar? Kalau parkir manual akan susah mengatur, kita tidak tahu sampai kapan sopirnya di sana,” urainya.
Menurut legislator Ray Yusha, untuk menertibkan kemacetan bisa dengan memberdayakan Desa Adat Sanur. Jangan sampai situasi saat ini, orang dipungut bayaran masuk Pelabuhan Sanur, tapi tidak jelas parkirnya di mana. “Libatkan Bendesa Adat agar lebih jelas,” saran politisi Gerindra tersebut.
“Iya, parkir tidak ada yang mengatur. Cuma ambil tiket masuk tapi tidak diatur atau diarahkan kita ke mana,” imbuh legislator Yuniati.
“Kami, Komisi III, cuma minta tolong kepada bapak-bapak sekalian agar ini diselesaikan dalam jangka pendek dan panjang. Saya jamin Dewan akan mendukung terkait biaya-biaya yang dibutuhkan untuk mendapat solusinya,” jamin Ardhana.
Ditemui usai rapat, Samsi menilai kemacetan hanya bisa digeser untuk mengurangi dampaknya. Namun, tidak bisa dihilangkan karena kapasitas Jalan Bypass Ngurah Rai juga memang terbatas. Karena terbatas itu pula maka jadi mudah terganggu ketika ada sesuatu.
“Kami coba kurangi hambatan samping, karena akses ke pelabuhan itu yang bikin macet. Untuk solusi jangka menengah atau tahun depan ya dengan menambah lahan parkir. Yang jelas harus ada penataan orientasi transit,” pungkasnya. hen
