Dinilai Lamban Tangani Kasus Korupsi, Kejari Loteng Dihadiahi Pakaian Dalam

DIREKTUR Logis NTB, M. Fihiruddin (kiri) saat menyerahkan pakaian dalam menggunakan pakaian ala mumi di Mesir pada Kasi Intel Kejari Praya, Anak Agung Kusuma Putra (kanan) dalam aksinya, Rabu (13/4/2022). Foto: rul

MATARAM – Direktur Lombok Global Institute (Logis) NTB, M. Fihiruddin, akhirnya merealisasikan janjinya untuk menggelar aksi di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng), Rabu (13/4/2022).

Menariknya, ia datang sendiri dengan melakukan aksi teatrikal dengan menggunakan pakaian ala mumi untuk mendesak kejaksaan menuntaskan dugaan kasus korupsi anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya yang hingga kini, justru belum ada kejelasan.

Bacaan Lainnya

“Saya datang untuk menunaikan janji bahwa kita ingin kejaksaan tidak hanya berani menangkap oknum kepala desa (kades). Tapi harus bisa menunjukkan keberaniannya dalam menyelesaikan kasus BLUD ini,” tegas Fihiruddin dalam orasinya.

Menurut Fihir, kedatangannya menggunakan pakaian ala mumi di Mesir dengan banyaknya balutan perban, serta infus, adalah bentuk kekecewaanya atas penanganan perkara di Kejari Praya yang hingga kini banyak yang belum bisa dituntaskan.

“Mohon diterima juga bingkisan pakaian dalam, beserta bunga. Disini juga ada Hemaviton, ini agar aparat Kejaksaan Negeri Lombok Tengah lebih perkasa dan kuat dalam menyelesaikan kasus BLUD RSUD Praya secepatnya,” kata dia.

Bingkisan itu diterima Kasi Intel Kejari Lombok Tengah. “Tolong Pak Kasi Intel sampaikan ke Pak Kajari untuk serius menangani masalah kasus BLUD ini. Jika memang alasan Perhitungan Kerugian Negara (PKN) belum ada hasil dari BPKP, saya minta nomor surat usulannya,” ujar Fihiruddin.

Baca juga :  Gubernur Koster Resmikan Pompa Hidram di Tangguntiti

Menanggapi hal itu, Kasi Intel Kejari Praya, Anak Agung Kusuma Putra, mengatakan, apa yang menjadi pertanyaan tersebut merupakan kewenangan dari Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah.

Oleh karena itu, ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait dengan apa yang menjadi tuntutan warga tersebut. “Kasi Pidsus sedang vikon, saya tidak bisa memberikan penjelasan,” ucap Anak Agung Kusuma.

Dalam kasus tersebut, Kejari Lombok Tengah telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur RSUD Praya, mantan Bupati Lombok Tengah, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dewan Pengawas RSUD Praya, dan sejumlah pegawai RSUD Praya.

Kejaksaan awalnya menyelidiki kasus dugaan korupsi biaya pengolahan darah pada Unit Transfusi Darah (UTD) Dinas Kesehatan Lombok Tengah oleh RSUD Praya. Dalam perjalanannya, jaksa menemukan indikasi penyimpangan pada pengelolaan anggaran di BLUD RSUD Praya secara umum.

Dari hasil ekspose yang telah dilakukan ditemukan adanya indikasi kerugian negara Rp750 juta di tahun 2020, sehingga Kejari Lombok Tengah menaikkan kasus tersebut dari penyelidikan menjadi penyidikan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.