MANGUPURA – Dugaan pelanggaran pembangunan objek wisata di kawasan Pantai Melasti, Desa Ungasan yang dilaporkan Bupati Badung, Nyoman Giri Prasta, ke Polresta Denpasar enggan ditanggapi Bendesa Adat Ungasan, Wayan Disel Astawa. Meski posisinya rentan tersangkut kasus hukum gegara laporan mantan kawan lama satu partai di PDIP itu, Disel enggan berkomentar.
“Kantun wenten ngaben niki di segara, ampure dumun nggih tyang no comment untuk sementara. (Masih ada upacara ngaben di pantai, mohon maaf, untuk sementara tidak berkomentar),” kata Disel Astawa saat dimintai tanggapan via telepon, Rabu (23/3/2022).
Selain sebagai Bendesa Adat Ungasan, Diesel Astawa juga merupakan anggota DPRD Bali dari Fraksi Gerindra. Sebelum bergabung ke Gerindra, Disel juga pernah menjadi anggota DPRD Bali dari Fraksi PDIP.
Seperti diwartakan sebelumnya, Pemkab Badung mengadukan dugaan pelanggaran pembangunan di Pantai Melasti, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan.
Selasa (22/3/2022), Bupati Giri Prasta didampingi Kasatpol PP, I Gusti Agung Suryanegara, mencari tahu pengaduan masyarakat yang dilakukan Satpol PP Badung pada Januari lalu ke Polresta Denpasar.
Ditemui usai bertamu dengan Kapolresta AKBP Bambang Yugo Pamungkas, Bupati Giri Prasta mengakui pertemuan itu berkenaan pengaduan dugaan pelanggaran di Pantai Melasti oleh pihak Desa Adat Ungasan. “Laporan masyarakat terhadap penggunaan dan penyerobotan tata ruang yang tidak ada kewenangan dilakukan oleh oknum,” kata Giri Prasta.
Lanjut Giri Prasta, ada sejumlah pelanggaran hukum di Pantai Melasti. Mulai dari tidak ada transparansi, pelanggaran tata ruang, sampai pada pembangunan yang mendatangkan tujuh investor dengan nilai investasi mencapai puluhan miliar.
Dari bendesa yang pertama ada dua investor melakukan kegiatan. Dari bendesa yang kedua, yang sekarang, ada lagi lima. Total ada tujuh investor, dan sudah menerima dana 28 miliar lebih,” tuding Giri Prasta tanpa merinci lebih jauh angka-angka tersebut. nas
