POSMERDEKA.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Gde Sumarjaya Linggih, minta program hilirisasi industri tidak boleh berhenti sebatas mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Pemerintah didorong untuk memastikan produk hasil hilirisasi, khususnya sektor UMKM, perkomoditasan perkebunan, dan hasil pangan, dapat diserap pasar secara optimal. Penegasan tersebut disampaikan legislator Golkar yang akrab disapa Demer itu saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian Perdagangan di DPR RI, Jakarta, Senin (31/8/2026).
Menurut Demer, penguatan UMKM dan hilirisasi harus terintegrasi dalam strategi nasional memanfaatkan peluang bonus demografi. Pula menekan angka pengangguran. “Tantangan berikutnya adalah bagaimana produk tersebut dapat masuk ke pasar, diserap konsumen, dan memberikan nilai tambah nyata bagi masyarakat,” terang Ketua DPD Partai Golkar Bali tersebut.
Lebih jauh dia mendorong dukungan alokasi anggaran tidak sekadar berfokus pada fase produksi. “Kementerian Perdagangan kami harap aktif memfasilitasi strategi pemasaran, dan peningkatan daya saing produk lokal di tengah ketidakpastian ekonomi global,” sarannya.
Selain masalah hilirisasi, Demer menyoroti masih rendahnya tingkat kesadaran dan keberanian masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Masih banyak warga yang dinilai enggan atau tidak mengetahui mekanisme pengaduan saat merugi akibat produk atau layanan yang diterima.
“Perlindungan konsumen harus menjadi perhatian serius. Masih banyak masyarakat tidak berani mengadu, enggan menyampaikan pengaduan, atau belum memahami cara memperjuangkan haknya,” papar politisi asal Buleleng itu.
Komisi VI DPR, sambungnya, memastikan akan terus mengawal agar seluruh kebijakan perdagangan nasional tidak hanya berorientasi pada mengejar pertumbuhan angka ekonomi. “Kami minta regulasi perdagangan memberi perlindungan hukum serta kemanfaatan yang riil bagi seluruh lapisan masyarakat,” tandasnya. hen
