DENPASAR – Sudah menjadi tradisi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sejak peralihan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi selalu terjadi kekisruhan. Hal ini dipicu kemauan orangtua siswa yang menginginkan anak-anak mereka bersekolah di negeri.
Wajar…, Orangtua pasti menginginkan yang terbaik untuk buah hati mereka, akan tetapi bukan berarti ada aturan yang harus dilanggar dan menghalalkan segala cara.
Apalagi di tengah pandemi Covid-19 ini yang berdampak anjloknya perekonomian masyarakat, para orangtua siswa pun ingin anaknya melanjutkan ke negeri. Karena dianggap lebih murah. Sekolah swasta pun kembali mengalami “dejavu”.
Pengalaman tahun lalu berulang kembali. Banyak siswa yang telah mendaftar menghilang entah kemana dan tidak lagi muncul di sekolah swasta. Mereka kembali gigit cari. Keberlangsungan sekolah mereka terancam gulung tikar, mengingat, operasional sekolah mereka dibiayai dari pembayaran SPP siswa. Sehingga sangat tergantung dengan jumlah siswa yang diterima.
Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP) Kota PGRI Denpasar Nengah Madiadnyana mengatakan, minimnya siswa yang melanjutkan ke sekolah negeri karena dipicu dengan pandemi ini.
Banyak masyarakat yang tinggal dan bekerja di Kota Denpasar pulang kampung, karena tutupnya tempat usaha mereka bekerja. Selain itu, terjadi penambahan jumlah siswa di setiap rombel, serta dibangunnya beberapa sekolah negeri. Seperti SMPN 14 Denpasar, SMAN 9 dan 10 Denpasar.
“Untuk di SMK swasta pengaruhnya tidak terlalu signifikan. Akan tetapi di SMA khususnya di SMA PGRI yang ada di Kota Denpasar, pengaruhnya sangat luar biasa. Kita kolaps, karena tidak dapat siswa. Antara hidup dan mati. Karena siswanya di bawah standar, bahkan ada yang dapat hanya enam siswa,” tuturnya saat ditemui di Denpasar, Rabu (15/7/2020).
Madiadnyana mengingatkan, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mencerdaskan generasi bangsa, dan bukan sekadar hanya ikut-ikutan.
“Jadi jika negeri ini membangun lagi sekolah negeri, ya silahkan. Akan tetapi, jangan lupa juga dengan peran sekolah swasta yang tak hanya sekadar ikut-ikutan mencerdaskan generasi bangsa. Sehingga semangat dari teman-teman pengelolan swasta janganlah dipotong. Bila perlu beri perhatian dan juga bantuan,” ujarnya.
Pihaknya pun berharap, BOSDa segera dicairkan sehingga bisa mengatur skema untuk penurunan SPP yang dibayarkan siswa. “Jadi kapan BOSDa turun, SPP pasti turun,” tandasnya. alt
