Data Kemiskinan Jadi Temuan BPK, Pemprov NTB Diminta Perbaiki Data Acuan ke BPS

ANGGOTA Fraksi PKB DPRD NTB, HL Pelita Putra. Foto: rul

MATARAM – Persoalan data kemiskinan masih menjadi persoalan hingga kini di NTB. BPK RI Perwakilan Provinsi NTB dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemprov NTB tahun 2021 memberi catatan yang harus diperbaiki.

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD NTB, HL Pelita Putra, sesuai saran BPK RI, maka ada masalah krusial terkait perancangan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang belum memanfaatkan data kependudukan yang relevan dan akurat.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi IV itu menilai perlu ada sinkronisasi data penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemprov dengan menjadikan satu sumber data, yakni BPS.

“Ke depan, hasil LHP BPK RI untuk program penanggulangan kemiskinan Provinsi NTB jangan lagi ada data dari Dinas Sosial, Bappeda atau lainnya. Fokus aja pada yang sudah dikeluarkan BPS sebagai acuan utamanya,” seru Pelita, Senin (23/5/2022).

Menurut dia, besarnya anggaran OPD Pemprov untuk penanganan kemiskinan, sejauh ini justru tidak sebanding dengan akurasi data yang dilakukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi NTB.

Karena itu, anggaran mencapai puluhan miliar yang bersumber dari APBD NTB yang “dikeroyok” sejumlah OPD Pemprov tidak membekas di lapangan. Karenanya dirasa wajar jika BPK menyebut TKPKD NTB belum melaksanakan tugas dan fungsi secara memadai.

Baca juga :  Komsos Kodim Tabanan Hadirkan Komunitas Pengemudi

“Ini karena acuan kemiskinan kita enggak sinkron selama ini. Akibatnya, penyaluran programnya pun by politis. Makanya saran saya segera lakukan pemutakhiran data, karena di situ kita butuh orang yang punya komitmen untuk mengelolanya,” lugasnya.

Ia menambahkan, kesalahan yang terus berulang pada pengelolaan dana kemiskinan terletak pada data penerimanya yang tidak sesuai di lapangan. Padahal jika ingin agar data penerima itu sinkron terkait kriteria warga miskin yang harus disasar, maka rujukannya adalah data BPS.

“Saya tidak dalam posisi ingin menyalahkan, tapi kita perlu belajar dan perbaiki data kemiskinan agar program yang disusun bisa sinkron dan mengena kepada penerima,” pungkasnya. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.