MATARAM – Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus muncul menjadi catatan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB dalam setiap laporan hasil pemeriksaan (LHP). Salah satunya dalam laporan keuangan pemerintah provinsi NTB tahun 2021, dan hal ini menuai kritik kalangan DPRD NTB.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Najamudin Mustafa, menilai pengelolaan dana BOS yang terus menjadi catatan BPK menunjukkan ada persoalan pada penatakelolaan keuangan Pemprov NTB. Dalam hal ini terjadi di Dikbud sebagai OPD pengelolanya.
Politisi PAN itu mendesak aparat penegak hukum (APH) turun tangan menuntaskan persoalan tersebut. “Kalau sudah terjadi berulang-ulang, itu tandanya ada ketidaksesuaian antara data dan fakta-fakta di lapangan. Wajarlah, APH harus juga turun untuk membereskannya,” seru Najamudin, Sabtu (21/5/2022).
Hal serupa juga dilontarkan politisi PDIP NTB, Ruslan Turmudzi. Menurut dia, penyakit pengelolaan dana BOS itu adalah dari sisi ketidaktertiban Pemprov dalam rangka memperbaiki kinerja pengelolaan dana BOS. Dia menyarankan opsi untuk dilakukan audit investigasi harus dilakukan.
Berhubung dana BOS ini hanya fokus pada pelaporan berupa SPJ, jika terus muncul temuan, itu artinya ada kesalahan yang tidak diperbaiki. “Wajar jika audit investigasi menjadi opsi utama untuk melacak di mana kesalahannya selama ini,” lugas anggota Komisi IV DPRD NTB itu.
Di kesempatan terpisah, politisi PKB, HL Pelita Putra, menduga kesalahan yang terus berulang pada pengelolaan dana BOS, terletak di data penerimanya yang tidak sesuai di lapangan.
Padahal jika ingin agar data penerima itu sinkron terkait kriteria siswa miskin yang harus disasar, maka rujukannya adalah data BPS. Acuan di NTB itu yang tidak sinkron selama ini. Hal ini, duganya, karena penyalurannya bernilai politis.
“Makanya, saran saya segera lakukan pemutakhiran data, karena di situ kita butuh orang yang punya komitmen untuk mengelolanya. Tentunya apa pun program harus satu sumber, yakni BPS. Jangan lagi ada data dari Dinas Sosial, Bappeda atau lainnya,” saran anggota Komisi IV itu.
Menjawab hal itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menegaskan perbaikan pengelolaan dana BOS yang dianggap belum sepenuhnya tertib akan juga jadi prioritas yang dikedepankan.
Hanya saja, entah bermaksud memberi justifikasi, dia berujar penyalahgunaan dana BOS ini juga terjadi di semua daerah di Indonesia. Pendek kata, ini bukan masalah NTB semata, tapi juga terjadi secara nasional.
“Satu yang krusial itu adalah pada sisi laporan pertanggungjawaban dana itu. Insya Allah, karena ini masalah yang terus muncul, maka akan juga menjadi hal yang utama akan kita fokus untuk dilakukan perbaikannya,” janji Zulkieflimansyah. rul
