Citra Daerah Jadi Taruhan, DPRD NTB Desak Pemprov Gercep Tuntaskan Insiden Lotim

  • Whatsapp
Muzihir dan TGH Najamuddin Moestafa (kiri). Foto: rul
Muzihir dan TGH Najamuddin Moestafa (kiri). Foto: rul

MATARAM – Seruan anggota Komisi VIII DPR RI, Rachmat Hidayat, agar Pemprov NTB gerak cepat (gercep) menyelesaikan konflik sosial di Lombok Timur (Lotim) gegara video ceramah agama, mendapat dukungan pimpinan dan anggota DPRD NTB. Wakil Ketua DPRD NTB, Muzihir, menyerukan Pemprov NTB lebih responsif dengan cepat berkoordinasi dengan pemda kabupaten/kota di NTB. Sebab, masyarakat menunggu langkah konstruktif dalam menuntaskan persoalan di Lotim itu. 

“Langkah cepat dan konstruktif diperlukan. Ini agar NTB yang dipandang sebagai daerah yang layak menjadi tuan rumah kegiatan dunia bisa tetap melekat ke depan,” serunya ketika menyampaikan sambutan saat memimpin sidang paripurna DPRD NTB, Jumat (7/1/2022) malam.

Bacaan Lainnya

Menurut politisi PPP itu, kondisi NTB yang kondusif di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah jadi pertaruhan. Muzihir tidak ingin insiden yang terjadi di Lotim terus meluas ke wilayah lain di NTB. “Kita dorong segera upaya responsif itu. Bila perlu Pak Gubernur turun ke lokasi mendampingi Pak Bupati Lotim beserta Pak Kapolda dan Forkopimda menuntaskan persoalan tersebut,” sergahnya.

Hal serupa dilontarkan anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Moestafa. Politisi PAN itu tidak ingin Pemprov NTB lepas tangan dalam upaya mencari penyelesaian masalah di Lotim. Apalagi, lanjut dia, kekhawatiran yang disampaikan Rachmat harusnya menjadi kekhawatiran semua pihak. Gejolak sosial yang terus bereskalasi bukanlah pertanda baik bagi kamtibmas daerah.

Baca juga :  Dukung PKK Gebrak Masker Indonesia, Putri Koster Bagikan 100 Ribu Masker

Tokoh agama dari Lotim ini menegaskan kembali, gejolak sosial tersebut kini bukan hanya meluas di Pulau Lombok, melainkan sampai ke Pulau Sumbawa. Dia menerima informasi bagaimana kelompok masyarakat dari Pulau Sumbawa juga hendak datang untuk menggelar aksi ke Pulau Lombok, terkait insiden yang terjadi di Lotim. Karena itu, jika Pemprov NTB tidak merespons secara memadai, persoalan ini dikhawatirkan jadi bias, dan tentu tidak bagus untuk kondusivitas Bumi Gora.

“Kami dari DPRD NTB mendesak Gubernur segera merespons apa yang disampaikan wakil rakyat kita di DPR RI. Kalau tidak, persoalan ini bisa menjadi bias horizontal,” tegas Najamuddin di kesempatan terpisah, Sabtu (8/1/2022).

Lebih jauh disampaikan, akan sangat tidak elok ketika pemerintah pusat hanya menerima laporan penanganan gejolak sosial di NTB ini dari pemerintah kabupaten/kota saja. Pada saat yang sama, Pemprov NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah justru hanya bertindak sebatas “meneruskan laporan” belaka, gegara lepas tangan lantaran mereduksi gejolak sosial itu hanya jadi masalah di kabupaten/kota.

Najamuddin sepakat, menyerahkan persoalan ini sepenuhnya kepada aparat penegak hukum bukanlah pilihan bijak. Sebab, hal tersebut sama saja menghadap-hadapkan aparat kepolisian dengan masyarakat. Jika itu terjadi, Najamuddin khawatir akan muncul berbagai macam tudingan dari mereka yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya dengan memainkan sentimen negatif telah terjadi kriminalisasi terhadap ulama, hal yang tidak boleh terjadi.

Baca juga :  Bali Tambah 1 Pasien Covid-19 Meninggal, Positif 28, Sembuh 14 Orang

“Itulah pentingnya Gubernur dan Pemprov NTB merespons secara tepat, agar persoalan ini menjadi terang benderang. Nggak boleh ada grey area (wilayah abu-abu) di sini,” lugasnya.

Saat ini, kata dia, Provinsi NTB diklaim sebagai episentrum kemajuan Indonesia. Sebagai tuan rumah event bergengsi tingkat internasional, bukan hanya mata warga negara Indonesia yang tertuju ke NTB, tapi mata seluruh dunia. Karena itu, jika gejolak sosial ini dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian komprehensif, sudah pasti akan memantik perhatian nasional dan juga internasional.

“Jangan sampai agenda besar yang telah disiapkan Presiden Jokowi untuk kemajuan dan kemaslahatan seluruh masyarakat NTB, justru dicederai hanya karena respons Pemprov NTB yang tidak memadai,” tandas Najamuddin mengingatkan. rul

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.