Bupati Suwirta Pastikan Tidak Ada Retribusi Ganda di Nusa Penida

PEMUNGUTAN retribusi pariwisata di Kecamatan Nusa Penida, Sabtu (16/4/2022). Foto: ist

KLUNGKUNG – Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta; didampingi Sekda Klungkung, I Gede Putu Winastra, menegaskan wisatawan yang ke Nusa Penida hanya membayar sekali retribusi untuk menikmati semua.

“Tidak ada pungutan ke wisatawan selain pungutan resmi dari pemerintah. Sudah tegas dalam edarannya ke setiap desa, dan tidak boleh ada retribusi lain di destinasi wisata,” ucapnya saat evaluasi dan monitoring pelaksanaan pungutan retribusi sesuai dengan Perda di Kecamatan Nusa Penida, Sabtu (16/4/2022).

Bacaan Lainnya

Nada yang sama juga diungkapkan pada tahun 2019 lalu, ketika Suwirta menyatakan mengeluarkan edaran yang menyatakan tidak ada lagi pungutan lain di destinasi yang dilaksanakan oleh masyarakat, terutama pemerintah desa.

Hal itu setelah diefektifkannya pungutan retribusi berdasarkan Perda Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 30 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Setiap wisatawan dikenakan retribusi kawasan wisata Nusa Penida Rp25 ribu per orang untuk dewasa, dan Rp ribu per orang untuk anak-anak.

Mengenai proses pemungutan retribusi yang selama ini dilakukan di luar pelabuhan, Bupati berujar akan dikembalikan ke pelabuhan seperti sebelum pandemi.

Sekarang tempat pemungutan ada di Pelabuhan Sampalan, tepatnya di depan Kantor Camat; Pelabuhan Buyuk, Pelabuhan Banjar Nyuh, dan berada di Lembongan tempat di Devil’s Tears.

Baca juga :  Cerita Pedagang Pasar Kediri Tak Kuat Digempur Covid-19

“Tiket retribusi ini berlaku selama wisatawan ada di Nusa Penida, baik itu masuk dari Lembongan maupun masuk dari Nusa Besar,” lugas Bupati asal Nusa Ceningan ini.

Terkait adanya pungutan ganda di tempat destinasi, Suwirta menegaskan pungutan itu tidak ada dasar hukumnya, baik itu pungutan parkir maupun masuk destinasi.

“Jelas tertera di karcis tidak ada izin usaha parkir. Usahanya juga bukan usaha parkir. Sementara stop dulu untuk pemungutan parkir, urus dulu izin parker. Sebelum ada izin, (pungutan) parkir akan bermasalah,” ancamnya. baw

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.