BANGLI – Pemkab Bangli melangsungkan rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi pencegahan korupsi serta perbaikan tata kelola Pemkab Bangli triwulan II tahun 2022, Rabu (10/8/2022).
Rapat dihadiri Korsup Wilayah V KPK, Abdul Jalil Marzuki; Sekda Bangli, IB Gde Giri Putra; Kepala Kantor Pertanahan BPN Bangli, Kepala KPP Pratama Gianyar, Kasidatun Bangli, pimpinan OPD dan unit kerja di Pemkab Bangli.
Bupati Bangli, Sang Nyoman Sedana Arta, dalam sambutannya menyampaikan, rapat monitoring dan evaluasi untuk menerima masukan Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juga mengevaluasi tindak lanjut dan kekurangan dari penilaian MCP (monitoring center for prevention) pada triwulan II, yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan nilai capaian MCP pada tahun 2022.
Dia menyerukan jajaran bergerak pasti agar dapat meningkatkan nilai MCP dibanding dari tahun sebelumnya, dan pimpinan OPD wajib berkomitmen menindaklanjuti, memperbaiki, serta memenuhi indikator guna meningkatkan MCP sesuai rekomendasi KPK.
Jalannya antara lain dengan menyelesaikan proses sertifikasi, mediasi aset bermasalah, optimalisasi pemanfaatan aset, dan penghapusan kendaraan dinas yang rusak. “Serta jauh dari penyimpangan dan praktik korupsi,“ tegasnya.
Kepada Sekda Giri Putra dan pimpinan OPD, dia melayangkan apresiasi karena mengkoordinir dan melengkapi pemenuhan indikator dan subindikator penilaian MCP.
“Apresiasi juga disampaikan kepada jajaran BPN Bangli, KPP Pratama Gianyar dan Kajari Bangli yang banyak membantu serta selalu mendampingi dalam perbaikan tata kelola Pemerintahan Kabupaten Bangli,” tambahnya.
Sedana Arta turut berterima kasih kepada Abdul Jalil Marzuki dan tim, yang senantiasa mendampingi Pemkab Bangli dalam pemenuhan penilaian MCP KPK . Dia minta tim KPK tidak berhenti memberi pendampingan agar penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Bangli menjadi lebih baik.
Abdul Jalil Marzuki menimpali, dia bersama tim datang guna memantau dan memastikan Kabupaten Bangli bebas korupsi, apa pun itu bentuknya.
Menurutnya, untuk mempermudah monitoring dalam upaya pencegahan korupsi, KPK mengembangkan sistem aplikasi MCP guna memberi informasi capaian kinerja program koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi (Korsupgah). Tujuannya agar pemerintah daerah dapat menyampaikan laporan tanpa harus menunggu tim KPK datang untuk monitoring.
Dalam MCP, jelasnya, terdapat delapan area intervensi yang ditetapkan KPK guna meminimalisir risiko terjadinya korupsi. Hal itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, dan optimalisasi pajak.
“Juga pengelolaan BMD dan tata kelola keuangan desa agar selalu dijalankan sesuai peraturan dan rel hukum yang ada,” pesannya mengingatkan. gia
