TABANAN – Kebijakan pemerintah yang wajib menyalurkan 60 persen kredit usaha rakyat (KUR) di sektor produksi, khususnya pertanian dan UMKM, membawa angin segar bagi Tabanan. Mengingat Kabupaten Tabanan melalui Bupati I Komang Gede Sanjaya, yang berkomitmen mempertahankan sektor pertanian dan memberdayakan UMKM untuk menggairahkan pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Hal itu pun ditegaskan Bupati Sanjaya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi KUR Bank BPD Bali, sekaligus penandatanganan kerja sama antara BPD Bali dan Perusda Dharma Santhika, dan kelompok tani, Jumat (10/2/2023). Dia pun mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada pihak penyalur ataupun penjamin atas kinerja, karena penguatan ekonomi melalui UMKM dan pertanian merupakan komitmen Pemkab Tabanan.
Rakor yang juga dihadiri Pj. Bupati Buleleng, Dirut BPD Bali beserta jajaran, Kepala Otoritas Keuangan Regional VIII, sekda se-Bali, dan pemangku kepentingan lainnya, ditegaskan pula mengenai perekonomian, sehingga tidak bisa melepaskan diri dari sebuah fakta bahwa dunia saat ini jauh berubah dan terus bergerak sedemikian cepat. Perubahan dunia yang semakin cepat ini dikatakan sejalan dengan prinsip kapitalisme.
“Bung Karno pernah mengingatkan bahwa seharusnya kita mengupayakan secara sungguh-sungguh untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri, berdiri di atas prinsip-prinsip nasionalisme dan kemanusiaan. Kita tidak bisa membayangkan, pada saat era globalisasi ini, seorang petani, marhaenisme, harus berhadapan dengan kekuatan pertanian global yang memiliki kekuatan kapitalisme. Ini perlu jadi kewaspadaan,” tegas Sanjaya.
Menurutnya, pemerintah mengambil posisi dan tugas yang jelas dalam memberdayakan dan memperkuat para petani, serta masyarakat ekonomi lemah. Dengan prinsip itulah pemberian KUR merupakan langkah cerdas dari pemerintah, dalam rangka meningkatkan akses di sektor UMKM, yang disalurkan melalui lembaga keuangan, salah satunya adalah BPD Bali.
Sementara Dirut BPD Bali, I Nyoman Sudharma, mengatakan, KUR wajib disalurkan 60 persen di sektor produksi, dengan harapan agar pemerintah dan ekosistem yang dibuat dapat membantu penyediaan sektor pangan, yang saat ini Indonesia ada inflasi melebihi asumsi yang ditetapkan di APBN, termasuk di Bali.
“Pemerintah juga telah memberikan stimulus kepada dunia usaha, termasuk UMKM. Hal itu selaras dengan undang-undang cipta kerja, yang diharapkan UMKM bisa jadi pendorong pertumbuhan perekonomian secara luas. Pada Tahun 2022, pertumbuhan perekonomian Indonesia mencapai hampir lima persen. Bali di atas enam persen, dan ada satu pe-er kita, yaitu inflasi di Bali masih di atas inflasi nasional,” ungkapnya.
Pihaknya berharap agar seluruh jajaran bersama-sama menciptakan ekosistem master pangan. “Kami bersama berkolaborasi mencari bibit bibit untuk membuat master-master lain di Bali, dalam rangka mendorong kapasitas UMKM dan perekonomian Bali searah dengan transformasi perekonomian Bali yang telah ditanamkan Presiden dan Gubernur Bali mengenai ekonomi Kerthi Bali,” imbuh Sudharma. gap
