SEMINGGU terakhir jagat media sosial ramai dengan kabar tentang potongan video ceramah Haikal Hassan menghina Bapak Proklamator, Bung Karno. Haikal, warga keturunan Arab itu, berucap Bung Karno sebagai tukang penjarakan ulama. Latar belakang ijtima (rapat) ulama di Palembang pada 11 September 1957 menjadi latar belakang.
“Tahu apa yang terjadi di Jakarta? Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakom-nya ngata-ngatain ulama sedang rapat dan sedang muktamar. Mereka menuduh ulama yang sedang rapat itu, yang sedang muktamar itu amoral, kata Bung Karno,” sambungnya, dikutip dari harianaceh.co.di (10/2/2022).
Melihat rekam jejak Haikal yang sejak 2016 dikenal berseberangan dengan pemerintahan Jokowi, sejatinya bukan hal baru dia melansir pernyataan kontroversial dan memojokkan pemerintah. Karena konstitusi melindungi kebebasan berpendapat, sah-sah saja dia melakukan sepanjang tidak melanggar hukum. Namun, khusus dalam konteks Bung Karno, sulit tidak sepakat perbuatan Haikal kelewat batas.
Menarik dicermati cara komunikasi Haikal menjustifikasi tuduhan Bung Karno tukang penjarakan ulama. Perhatikan frasa berikut “Bung Karno bersama PNI-nya dan PKI-nya dan Nasakom-nya”. Dalam satu helaan napas, Haikal secara insinuatif memposisikan Bung Karno sebagai PKI. Jika diurut, adalah fakta Bung Karno sebagai pendiri PNI dan juga pencetus gagasan Nasionalis, Agama Komunis (Nasakom). Dengan membubuhkan lema “PKI-nya”, secara halus Haikal menggiring pendengar, dalam hal ini pendengar ceramahnya, bersilogisme Bung Karno itu “kejam kepada Islam dan PKI”.
Meniup isu PKI untuk membakar sentimen negatif umat Islam, menjadi pola komunikasi yang dipilih kelompok lawan Jokowi sejak Pilpres 2014. Dalam teknis propaganda, strategi ini disebut name calling atau penjulukan untuk membuat batas dan identitas jelas antara “kita” dengan “mereka”. Julukan bagi “kita” tentu yang bagus-bagus, misalnya “umat yang terpilih”, sedangkan julukan bagi “mereka” yang berkonotasi jelek atau hina seperti “antek PKI” atau “tukang penjarakan ulama”.
Karena umat Islam di Indonesia memiliki masa lalu kelam dengan PKI, terutama dalam peristiwa geger Madiun 1948, kisah kekejaman itu diingatkan agar kebencian terus dirawat di alam bawah sadar. Secara hermeneutika, karena Bung Karno diposisikan sebagai PKI, pendengar ceramah Haikal seakan diajak membenci Bung Karno. Berhubung dia kini tiada, kebencian itu secara asosiatif diarahkan kepada keturunan atau kelompok yang ada hubungan dengan Bung Karno; PDIP salah satunya.
Coba ingat ketika kecil, pernahkah kita ejek-mengejek nama teman? Secara bahasa, itu sebuah cara ampuh bagi kelompok dominan menegaskan dominasi, dan memarginalkan kelompok lain (Joanna Thornborrow, 2007). Kembali ke pernyataan Haikal, tidak sulit menduga dia sedang menghimpun pendukung dengan mengategorikan diri mereka (atau dikategorikan orang lain) sebagai termasuk dalam kelompok sosial tertentu, dengan menggunakan representasi tertentu. Distingsi identitas dijalankan dengan menuduh Bung Karno tukang penjarakan ulama, yang mudah digelindingkan menjadi “Bung Karno anti-Islam”.
Pertanyaannya, benarkah Bung Karno tukang penjarakan ulama? Sejarah mencatat, Bung Karno membubarkan Partai Masyumi yang dikenal sebagai partai Islam pada era Demokrasi Liberal, pada tahun 1960. Partai ini dibubarkan karena petingginya terlibat pemberontakan PRRI/Permesta; pemberontakan akibat kondisi sangat kompleks yang dipicu ketimpangan ekonomi Jawa-luar Jawa, kegelisahan tentara adanya kebijakan reorganisasi dan rasionalisasi tentara, kekuatan kontrarevolusi di dalam negeri dan intervensi kekuatan subversif dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat.
Sejumlah pentolan Masyumi juga dipenjara. Bila kemudian elite Masyumi itu kebetulan ulama, ada benarnya juga Bung Karno memenjarakan ulama. Namun, yang jelas mereka dipenjara karena kesalahan pribadinya, bukan karena status ulamanya.
SM Kartosuwiryo, Imam Darul Islam di Jawa Barat, juga ditangkap tentara Divisi Siliwangi pada 4 Juni 1962. Duduk soalnya jelas: ulama kelahiran Cepu, Jawa Tengah pada 7 Januari 1907 itu mengkhianati Republik Indonesia dengan memproklamasikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949. Bersahabat karib Bung Karno saat ngekos di rumah HOS Tjokroaminoto tahun 1918 di Surabaya, Kartosuwiryo bersama ribuan prajuritnya justru memerangi Indonesia usai lahirnya Perjanjian Roem-Royen. Dikutip dari buku “Kartosuwiryo, Mimpi Negara Islam” halaman 90, Jaksa dalam sidang Kartosuwiryo menyebut pada periode pemberontakan DI/TII tahun 1953-1960 saja ada 22.895 orang tewas, 115.822 rumah musnah, dan negara dirugikan hampir Rp650 juta.
Ada juga Ali Ghufron dan Imam Samudra, mereka diposisikan ulama oleh pengikutnya. Bersama belasan jaringan teroris Jamaah Islamiyah, keduanya ditangkap, dipenjarakan, dan dieksekusi mati pemerintah. Mereka diterungku bukan karena beragama Islam, melainkan karena aksi teror bom biadab di Jalan Legian, Kuta, Bali pada 12 Oktober 2002 yang menghilangkan sedikitnya 202 nyawa.
Catatan sejarah mengajarkan bahwa kelompok nasionalis, agama dan komunis di negeri ini sama-sama pernah berdarah tangannya karena ektremisme kelompok. Ekstremisme nasionalis menjelma menjadi PRRI/Permesta, ekstremisme agama dalam bentuk DI/TII, dan ekstremisme komunis dalam peristiwa kudeta Madiun dan Gerakan 30 September 1965. Pesan moralnya: jangan terlalu ekstrem melakoni identitas kelompok.
Sebagai tambahan, dalam pidato Pelengkap Nawaksara dalam Sidang Istimewa MPRS pada 10 Januari 1967, Bung Karno merinci tujuh peristiwa percobaan pembunuhan dirinya. Sebagian besar oleh kelompok militan Islam yang menganggap Bung Karno musuh Islam karena menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, alih-alih Islam. Satu di antaranya penggranatan di Jalan Cikini No.76 Jakarta Pusat pada 30 November 1957 yang didalangi Jusuf Ismail, anggota pemberontak DI/TII.
Sebagai penutup, sisi humanisme Bung Karno layak diketahui. Suatu pagi pada 1962, Mayjen TNI S. Parman, Asisten I Menpangad, menghadap Bung Karno di Istana. Dia membawa berkas dan surat keputusan (SK) hukuman mati Kartosuwiryo untuk ditandatangani Presiden. Memang akhirnya si Bung Besar meneken surat kematian itu, tapi dilakukan sembari menangis… Gus Hendra
