POSMERDEKA.COM, KLUNGKUNG – Selama 29 hari, akhirnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melaksanakan pemeriksaan terinci atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2024 di Pemkab Klungkung.
Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Prawira, menyampaikan timnya melakukan tugas sejak 21 Oktober sampai dengan 19 November. Hal itu diutarakan di hadapan Penjabat Bupati Klungkung, I Nyoman Jendrika, saat kegiatan Exit Meeting BPK di kantor Bupati Klungkung, Selasa (19/11/2024).
“Tujuan pemeriksaan untuk mendapat bukti yang cukup, kompeten, dan relevan sebagai dasar memadai dalam mengembangkan temuan pemeriksaan kepatuhan, dan menyusun kesimpulan pemeriksaan kepatuhan. Dalam pemeriksaan ini terdapat beberapa temuan, di antaranya kekurangan volume atas 11 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman,” jelasnya.
BPK juga mencatat pengelolaan data penerima iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Kelas 3 belum optimal. Lalu ada kekurangan volume atas dua paket pekerjaan belanja barang dan jasa BLUD, berupa belanja pemeriksaan pemeliharaan gedung dan bangunan di RSUD Klungkung. Pula belanja barang dan jasa dana Bantuan Operasional Sekolah yang tidak sesuai ketentuan.
Mendengar pemaparan itu, Pj. Bupati Jendrika menyampaikan hasil pemeriksaan ini akan bisa jadi pelajaran dan pemahaman untuk Pemkab Klungkung, supaya kondisi yang tidak diharapkan tidak akan terjadi. Selain itu menjadikan pihaknya belajar jadi lebih baik lagi, sehingga ke depan tidak lagi menjadi temuan.
“Proses atau mekanisme pemeriksaan telah dilaksanakan dengan baik. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada tim dari BPK dan OPD yang telah bekerja sama,” kata Jendrika didampingi Kepala Inspektorat Klungkung, Made Sumiarta. baw
