MATARAM – Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Dr. M. Saleh Ending, memprediksi Pemilu 2024 masih diwarnai politik identitas. Hal itu diungkapkan saat menjadi narasumber pada penguatan literasi pengawasan tahapan Pemilu 2024 melalui media massa yang diselenggarakan Bawaslu Kota Mataram, Rabu (5/10/2022).
Menurutnya, ada sejumlah kelompok yang disinyalir menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Apalagi banyak orang yang memiliki pendidikan tinggi tapi tidak rasional dalam politik.
‘’Kelompok itu jauh lebih tidak rasional dari masyarakat desa dan dusun yang memilih pemimpin karena apa yang figur itu lakukan. Jadi, kalangan intelektual tinggi itu adalah bagian dari kelompok tertentu yang mencoba menggunakan narasi politik identitas sebagai alat politik yang efektif dan murah meriah,” jelas Saleh Ending.
Menurut salah satu Tim Seleksi Komisioner Bawaslu NTB itu, praktik yang disuguhkan orang yang berpendidikan tinggi tapi tidak rasional itu, dipicu perubahan umur dan perannya di masyarakat sudah berkurang.
Mereka bermain di sejumlah grup WhatsApp dan kanal media sosial dengan konten khusus untuk mempengaruhi perilaku psikologi masyarakat, agar tidak menyukai pemimpin melalui unggahan berita yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sumbernya,” serunya.
Dia meyakini, pada Pemilu 2024, kelompok-kelompok tertentu akan terus mencoba menggunakan narasi politik identitas sebagai alat politik yang efektif dan murah meriah, guna memuaskan syahwat kekuasaan mereka. Terlebih pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak melakukan upaya netralisasi yang sistematis terhadap dinamika politik identitas yang timbul di masyarakat.
“Politik identitas ini, menurut pandangan saya, masih cukup relevan dan sangat efektif untuk memobilisasi pemilih. Padahal penggunaan narasi politik identitas justru tidak memberi nalar sehat dalam konteks demokrasi, dan bagian dari pembodohan umat,” sesalnya.
Untuk itu, bagi semua penyelenggara pemilu, baik KPU hingga Bawaslu, politik identitas ini adalah tantangan dalam penyelenggaran Pemilu Serentak 2024. Karena itu, kolaborasi dengan menggandeng semua stakeholder harus terus dilakukan. Salah satunya adalah membuka ruang publik melalui literasi dan edukasi dalam setiap tahapan intensif dilakukan.
“Sikap ingin menguasai negara di kelompok tertentu itu tinggi, di sini harus ruang terbuka dalam rangka mengedukasi rakyat di kampus, lingkungan, kelurahan, hingga komunitas harus dilakukan. Hal ini agar kekuatan civil society dapat terbentuk untuk melawan kekuatan politik identitas itu,” ajaknya. rul
