DENPASAR – Adanya pandemi Covid-19 alias Corona dalam proses Pilkada 2020, membuat sejumlah tahapan mengalami modifikasi. Salah satunya tentang pola kampanye paslon yang tidak lagi boleh mengumpulkan massa, karena wajib menerapkan distansi fisik dan distansi sosial sebagai implementasi protokol kesehatan. Sisi baiknya, kondisi ini justru membuat parpol bisa berhemat.
“Sangat dihemat karena tidak ada pengerahan massa saat kampanye, itu dihindari. (Tetapi) petahana diuntungkan karena punya popularitas tinggi, dan ini merugikan penantang. Sebab, tidak bisa kampanye door to door (dari rumah ke rumah),” ulas Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, usai pembahasan koalisi bersama empat parpol lain, Jumat (5/6/2020).
Kendati kampanye untuk penantang menjadi tugas berat, dia yakin Corona juga menghadirkan kesulitan bagi petahana. Jika petahana diuji badai Corona tetap santai dan kurang memperhatikan harapan rakyat, dia yakin rakyat akan menghukum kepala daerah tersebut. Namun, dia tidak merinci kepala daerah mana yang disebut “tetap santai” tersebut. “Ini peluang bagus bagi koalisi untuk menyodorkan (calon) pemimpin, kami sudah ada strategi untuk itu,” tegasnya.
Terkait ada potensi petahana bisa mengklaim bantuan terkait Corona kepada masyarakat, Mudarta mengaku ada arahan dari Bawaslu dan Mendagri bahwa perbuatan termasuk melanggar hukum. Bantuan yang disalurkan eksekutif itu berasal dari uang rakyat dan memang selayaknya dibagikan, bukan dari pribadi petahana. Masyarakat juga diajak berpartisipasi menyoroti potensi pelanggaran semacam itu.
Bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi pemilih yang diprediksi merosot karena khawatir Corona di TPS? “Tugas kita semua menerapkan protokol kesehatan dan menyampaikan ke masyarakat, tidak usah khawatir. Bali tidak terlalu tinggi dampaknya, yang penting kita rajin cuci tangan dan seterusnya,” pesan politisi berpenampilan kalem itu. hen
