MATARAM – Bawaslu NTB saat ini fokus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih (mutarlih) menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu NTB, Hasan Basri, mengaku menggelar rapat bersama jajaran Bawaslu di 10 kabupaten/kota menyikapi pelaksanaan mutarlih dan penyusunan daftar pemilih, Jumat (10/2/2023). Jajaran pengawas diinstruksikan aktif melakukan pencermatan terhadap tahapan mutarlih ini.
Selain itu, para komisioner Bawaslu di 10 kabupaten/kota diingatkan tidak menghalang-halangi kerja pengawas desa dalam melakukan pengawasan coklit. “Fokus pengawasan kami saat ini kepada pemutakhiran data pemilih. Ini sangat penting, karena DPT selalu menjadi masalah dan memberi celah hukum untuk digugat, dan ini kerap terjadi,” tegasnya, Senin (13/2/2023).
Mantan Ketua Bawaslu Kota Mataram itu menguraikan, penyamaan persepsi seluruh jajaran Bawaslu di NTB menjadi penting dalam rangka pemahaman teknis, prosedur pelaksanaan hingga pengawasannya. Apalagi pantarlih yang di dalamnya ada kegiatan kunjungan rumah petugas coklit, perlu didukung semua pihak. Dengan begitu hak pilih warga pada tanggal 14 Februari tidak hilang.
“Kami sudah minta petugas Bawaslu di semua kabupaten/kota di NTB, benar-benar memastikan petugas coklit turun mendatangi rumah warga. Jika sampai ada warga yang belum didatangi rumahnya, maka silakan melaporkan ke pengawas pemilu terdekat untuk kami respons cepat,” paparnya.
Menurut dia, data pemilih menjadi salah satu tolok ukur kualitas pemilu. Sebab, data pemilih yang berkualitas akan mewujudkan pemilu yang berkualitas. Meski demikian, lanjut Hasan, daftar pemilih yang berkualitas haruslah memenuhi unsur komprehensif, akurat, dan mutakhir.
“Kami imbau masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengawasan pencocokan dan penelitian data pemilih. Ini agar kepastian setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, tidak kehilangan hak konstitusionalnya pada Pemilu 2024,” pesannya mengingatkan. rul
